Dewan Bentuk Pansus

Bahas IUP Penyelamatan Perkebunan

Bahas IUP Penyelamatan Perkebunan

TEMBILAHAN (HR)- Mengingat kondisi perkebunan kelapa warga kian punah, sementara upaya penyelamatan pemerintah daerah tak kunjung dimulai, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir segera membentuk panitia khusus.

Hal ini perlu dilakukan tak hanya mengembalikan kejayaan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sebagai perkebunan kelapa terluas di dunia, juga mendongkrak perekonomian masyarakat Inhil, yang merupakan mayoritas adalah petani kepala.

Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil Ahmad Junaidi, saat menghadiri gerakan penanaman padi secara serentak di Kecamatan Kempas, belum lama ini. Dijelaskan, saat ini perkebunan kelapa masyarakat dalam kondisi kirisis. Ada ribuan hektare perkebunan mengalami kerusakan, dan hanya dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya penyelamatan.

“Pemerintah harus segera bertindak, jika tidak kerusakan akan semakin meluas. Hal ini butuh perhatian dan penanganan yang serius,” tegasnya. Apalagi, sambungnya, berdasarkan hasil pansus I, tentang Laporan Keterangan Pertanggujawaban tahun 2014, kejelasanan luas lahan perkebunan Inhil tak terdata lagi. Selain itu, pansus yang akan dibentuk akan membahas terkait perizinan dan pola kemitraan sudah berjalan sesuai ketentuan atau tidak. Karena selama ini, Dewan menilai pola kemitraan yang terjalin banyak merugikan masyarakat.

“Contohnya seperti pola kemitraan PT BOS yang pernah diekspos kepada kami beberapa waktu lalu, masyarakat diminta menyerahkan separuh tanahnya kepada pihak perusahaan dan ditambah dengan hutang atas biaya pembangunan perkebunan separuh tanah milik masyarakat, ini jelas masyarakat yang dirugikan,” kata Junaidi.

Ditegaskan, sumber ekonomi masyarakat mayoritas bergantung pada perkebunan. Jadi, jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka sumber perekonomian ini akan terancam dan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Inhil. "Ini sangat kami khawatirkan. Untuk itu, kami akan segera membuat pansus guna mencari solusi terbaik mengatasi masalah ini agar perekonomian masyarakat membaik, hingga masyarakat bisa hidup dengan makmur,” tambahnya. (mg3)