DPRD Riau Minta Pemprov Maksimalkan Pengawasan Harga TBH Sawit

DPRD Riau Minta Pemprov Maksimalkan Pengawasan Harga  TBH Sawit
RIAUMANDIRI.CO- Syafaruddin Poti menyoroti perihal turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Provinsi Riau. Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memaksimalkan pengawasan dan melakukan kontrol, terutama terhadap dunia usaha dan mitra. 

"Harga TBS kita baca di berita harga berkurang. Jadi berkurangnya ini perlu dilakukan kontrol dari provinsi. Soal penetapan harga ini kami rasa kurang efektif," ujar Syafaruddin Poti, Selasa (23/5).

"Mohon kepada Pemprov Riau dalam hal ini Disbun (Dinas Perkebunan,red) yang sudah mengajukan penetapan harga, melakukan pengawasan dengan dunia usaha yang bermitra dengan petani swadaya," sambung Politisi Partai PDI Perjuangan yang akrab disapa Poti.

Dia meminta agar penetapan harga juga mengacu kepada harga dari petani swadaya. Hal ini untuk menyamaratakan harga jual TBS Kelapa Sawit di seluruh daerah di Riau. 

Selanjutnya, Politisi yang karib disapa Poti ini meminta agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Riau untuk melakukan pengecekan atau tera ulang terhadap sejumlah peron maupun Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

"Kedua, kami tidak mencurigai atau suuzon mungkin ini bidangnya Perindag terhadap tera timbangan. Yang ada peron dan PKS perlu juga diuji teranya. Supaya jangan ada mengurangi dari timbangan petani. Kemudian agar hasil petani maksimal, kami minta juga Disbun melakukan pembinaan. Sehingga hasil produktivitas petani meningkat, harga terjaga dengan baik," pintanya. 

Diketahui, harga kelapa sawit periode 24 sampai 30 Mei 2023 mengalami penurunan pada setiap kelompok umur. Penurunan terbesar terjadi pada kelompok umur 10-20 tahun sebesar Rp156,68 perkilogram dari harga pekan lalu. Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu ke depan turun menjadi Rp2.290,31 perkilogram.

Kepala Dinas Perkebunan Riau Zulfadli mengatakan, faktor penyebab turunnya harga TBS periode ini karena terjadinya penurunan harga jual CPO dan Kernel dari perusahaan yang menjadi sumber data. indeks K yang dipakai adalah indeks K untuk 1 bulan ke depan yaitu 89,85 persen, harga penjualan CPO minggu ini turun sebesar Rp 411,19 dan kernel minggu ini turun sebesar Rp 663,12 dari minggu lalu.

"Untuk harga jual CPO, PTPN V Sei Buatan menjual CPO dengan harga Rp 10.362,75/Kg dan mengalami penurunan harga sebesar Rp 380,25 perkilogram dari harga minggu lalu. PTPN V Sei Tapung menjual CPO dengan harga Rp 10.362,75 perkilogram dan mengalami penurunan harga sebesar Rp 380,25 perkilogram dari harga minggu lalu. PT Buana Wiralestari Mas menjual CPO dengan harga Rp10.319 perkilogram dan mengalami penurunan harga sebesar Rp449 perkilogram dari harga minggu lalu," katanya. 

Sedangkan untuk harga jual Kernel, PT Buana Wiralestari Mas menjual Kernel dengan harga Rp5.122 perkilogram harga minggu ini. PT Meganusa Intisawit menjual kernel dengan harga Rp4.902 perkilogram harga minggu ini. PT Eka Dura Indonesia menjual Kernel dengan harga Rp5.378 perkilogram dan mengalami penurunan harga sebesar Rp108 perkilogram dari harga pekan lalu. 

"PT Sari Lembah Subur menjual Kernel dengan harga Rp5.378 perkilogram dan mengalami penurunan harga sebesar Rp108 perkilogram dari harga minggu lalu. PT Rigunas Agri Utama PMKS Peranap (PPN) menjual Kernel dengan harga Rp5.033 perkilogram dan mengalami penurunan harga sebesar Rp93 perkilogram dari harga minggu lalu," sebutnya. 

Sebagaimana diketahui bersama bahwa dari minggu lalu harga TBS yang ditetapkan oleh tim mengalami penurunan. Penurunan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor penurunan harga CPO dan Kernel. Sedangkan sistem tata kelola penetapan harga TBS Provinsi Riau semakin membaik. 

"Membaiknya tata kelola penetapan harga merupakan upaya yang serius dari seluruh stake holder yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.