RIAUMANDIRI.CO - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mewanti-wanti agar tidak ada lagi aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan praktik hidup mewah dan bergaya hedonis. Peringatan presiden disampaikan usai polemik Rafael Alun dari instansi pajak dan Eko Darmanto seorang pejabat bea cukai yang menuai sentimen negatif publik.

"Saya minta menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan aparat di bawahnya memberitahu apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan," minta presiden saat memimpin jalannya Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Jokowi pun ikut mewanti, kepada para aparat penegak hukum seperti di Polri dan Kejaksaan Agung agar hal serupa tidak terjadi. Presiden ingin, sebelum adanya penindakan terhadap instansi lain, Polri dan Kejaksaan Agung bisa menertibkan internalnya terlebih dahulu bila ditemukan anggotanya yang terlibat.

"Di Polri dan Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya, benahi dulu di dalam kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian dan lembaga lainya," perintah Presiden.

Jokowi berharap, para pejabat publik bisa sadar untuk tidak memamerkan harta dan kuasanya kepada rakyat. Terlebih jika hal itu diunggahnya ke media sosial dan menjadi konsumsi publik yang menimbulkan sentimen negatif.

"Supaya ditekankan kepada aparat kita, bawahan kita, jangan pamer kekuasaan dan kekayaan. Apalagi sampai dipajang di Instagram di medsos. Kalau aparat birokrasi sangat tidak pantas!," ujar Jokowi.

Terkait eks pejabat pajak Rafael Alun dan Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto yang dianggapnya bergaya hidup hedonis, menurut Jokowi, apa yang menjadi polemik publik terhadap keduanya adalah buah kekecewaan atas pelayanan buruk sebagai aparatur sipil negara.

"Ya menurut saya pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa kemudian pamer kekayaan, hedonis," kata Jokowi.

Jokowi lalu menyinggung soal tugas yang mendetail dari seorang aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi. Menurut dia, inti dari reformasi birokrasi adalah rakyat terlayani dengan baik, secara efektif dan akuntabel.

“Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan dan di media sosial karena peristiwa di pajak dan di bea cukai, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita terhadap pemerintah," sesal presiden.

Jokowi kemudian mewanti, apa yang terjadi di instansi pajak dan bea cukai juga dapat berdampak pada kementerian atau lembaga lain bila para pegawainya tidak segera ditertibkan dan disiplinkan, khususnya aparat penegak hukum.

"Hati-hati tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ini ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya ada birokrasi lainnya," Jokowi menandasi.

Sumber : Liputan6

Editor : Nandra F Piliang