Dugaan Anggota Dewan Terlibat Kasus Sambo, MKD DPR juga Panggil IPW

Dugaan Anggota Dewan Terlibat Kasus Sambo, MKD DPR juga Panggil IPW

RIAUMANDIRI.CO - Setelah memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI juga memanggil Indonesian Police Watch (IWP) terkait klarifikasi tentang beberapa nama Anggota DPR yang diduga berusaha mempengaruhi IPW dalam kasus mantan Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Ferdy Sambo.

“Alhamdulillah, hari ini kita mendatangkan dua pihak untuk klarifikasi tentang dugaan adanya keterlibatan anggota DPR terkait kasus Sambo. Pertama dengan Pak Mahfud MD tadi pagi, dan sudah clear. Bahwa penyebutan adanya Anggota DPR dalam kasus Sambo adalah prakondisi dan skenario dari Sambo. Dan siang ini, kami memanggil IPW tentang hal yang sama,” kata Ketua MKD DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy, usai rapat terbuka MKD dengan IPW, di Ruang Rapat MKD DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Dijelaskan Habib Aboe Bakar, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengakui bahwa tidak ada aliran dana ke anggota DPR RI terkait kasus Ferdy Sambo. Kedua, IPW menjelaskan pihaknya memang sempat ada komunikasi atau dihubungi oleh dua anggota DPR terkait kasus Ferdy Sambo.

Anggota DPR pertama hanya sekadar bertanya tentang kasus penembakan di Duren Tiga, Jakarta Selatan tersebut kepada IPW.

Sedangkan saat komunikasi dengan satu anggota DPR lainnya, awalnya IPW sempat menduga adanya indikasi percobaan mempengaruhinya dalam kasus Sambo. Namun kemudian setelah dilakukan pendalaman lagi oleh MKD, Sugeng mengakui itu hanya kesalahan bicara.

"Terkait dua nama yang dimaksud, IPW tadi sempat meminta untuk diadakan rapat tertutup, dan sudah kami lakukan. Dan hal itu pun tidak akan kami buka ke publik karena memang tidak ada indikasi pelanggaran etik ataupun pidana. Jadi semua sudah clear, sebagaimana tadi juga pernyataan Prof Mahfud MD. Tidak ada aliran dana ke DPR dan tidak ada intervensi atau usaha mempengaruhi dari anggota DPR RI," tegas politisi dari Fraksi PKS ini. (*) 



Tags Hukum