RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, memaparkan prioritas diplomasi dalam periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, salah satunya terkait ekonomi yang berhubungan dengan kelapa sawit Indonesia.
"Kepentingan kelapa sawit Indonesia adalah hal fundamental karena menyangkut hajat kurang lebih 16 juta orang, khususnya petani kecil dan keluarganya," ujar Retno saat menjabarkan prioritas diplomasi Indonesia di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Selasa (29/10/2019).
Industri ini memang sedang menjadi perhatian, terutama setelah dalam Delegated Act Red II, Uni Eropa mengklasifikasikan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.
Konsekuensinya, konsumsi CPO untuk bahan bakar nabati (BBN) akan dibatasi pada kuota saat ini hingga 2023 mendatang. Selanjutnya, konsumsi CPO untuk BBN di Uni Eropa akan dihapuskan secara bertahap hingga menjadi nol persen pada 2030 nanti.
Indonesia dan sejumlah negara produsen lainnya menganggap Uni Eropa melakukan kampanye hitam terhadap sawit.
Pemerintah lantas dilaporkan bakal segera menunjuk firma untuk mewakili RI mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa dan WTO, tapi Retno enggan mengomentari laporan tersebut.
"Kita akan terus menolak berbagai tindakan diskriminatif yang ditujukan terhadap kelapa sawit karena bukan hanya merugikan kepentingan nasional, namun juga mengancam terpenuhinya kebutuhan mayoritas populasi dunia akan minyak nabati yang memenuhi kriteria SDGs," kata Retno.
Prioritas ini sesuai dengan arahan Jokowi ketika menunjuk Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar, pada Jumat pekan lalu.
"Menjaga dan mengamankan keberlanjutan industri sawit Indonesia. Sawit penting dikawal dengan baik. Taruhannya besar, apalagi kita melakukan proses turunan," ucap mantan wakil menteri perdagangan tersebut setelah bertemu Jokowi.
Isu kelapa sawit ini pun masuk dalam salah satu langkah diplomasi untuk menjaga kepentingan strategis ekonomi Indonesia.
Ekonomi memang merupakan salah satu dari empat prioritas diplomasi Indonesia pada periode kali ini. Retno memaparkan setidaknya empat langkah lainnya untuk memperkuat diplomasi ekonomi.
Selain menjaga kepentingan strategis, jajaran Kementerian Luar Negeri juga akan melakukan kapitalisasi penguatan pasar domestik.
Menurut Retno, populasi Indonesia yang mencapai lebih dari 260 juta jiwa seharusnya bisa menjadi daya tawar dalam menjalin kerja sama ekonomi baik secara bilateral, kawasan, maupun dunia.
Tak hanya itu, Indonesia juga harus mewaspadai dan menjaga pasar domestik dari produk-produk mancanegara yang masuk secara ilegal.
"Pertumbuhan ekonomi global yang rendah saat ini menunjukkan peningkatan pelanggaran-pelanggaran dimaksud yang harus semakin diwaspadai," kata Retno.
Langkah kedua Kemlu untuk menyokong diplomasi ekonomi adalah penguatan pasar tradisional dan terobosan pasar non-tradisional.
Kemlu juga akan menapaki langkah ketiga, yaitu penguatan perundingan perdagangan dan investasi. Retno dan jajarannya pun akan mempercepat perundingan CEPA, FTA, PTA, dengan berbagai negara dalam lima tahun ke depan untuk memperkuat akses pasar.
Retno kemudian menjabarkan langkah selanjutnya, yaitu "Promosi terpadu perdagangan dan investasi serta mendorong outbond investment. Upaya untuk mengintegrasikan promosi perdagangan dan investasi akan terus dilakukan agar promosi lebih terarah dan menghasilkan hal yang konkret."
Di samping ekonomi, Kemlu juga memprioritaskan tiga ranah lainnya dalam diplomasi lima tahun ke depan, yaitu perlindungan WNI di luar negeri, kedaulatan dan kebangsaan, serta peningkatan kontribusi Indonesia di dunia.