Warga Hong Kong Boikot Pemilu Usai Kebakaran Apartemen Tewaskan 159 Orang
Riaumandiri.co - Gelombang kemarahan publik menyelimuti Hong Kong menjelang pemilihan umum legislatif pada Minggu (7/12/2025). Amarah warga dipicu oleh kebakaran besar di sebuah kompleks apartemen yang menewaskan 159 orang. Peristiwa tersebut mendorong aksi boikot massal terhadap pemilu dan memengaruhi tingkat kehadiran pemilih.
Komisi Pemilihan Umum Hong Kong mencatat tingkat partisipasi hanya mencapai 31,9 persen. Angka ini nyaris menyamai rekor terendah sejak Hong Kong kembali ke pemerintahan China pada 1997, yakni 30,2 persen pada pemilu 2021. Rendahnya partisipasi mencerminkan kekecewaan publik terhadap kondisi sosial dan politik terkini.
Jumlah pemilih terdaftar dalam pemilu legislatif tahun ini tercatat sebanyak 4,13 juta orang. Angka tersebut terus menurun selama empat tahun berturut-turut. Sebelumnya, jumlah pemilih sempat mencapai puncak pada 2021 dengan total 4,47 juta pemilih.
Ketua KPU Hong Kong menilai tragedi kebakaran memberikan dampak besar terhadap suasana sosial di kota. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan penyelenggaraan pemilu.
“Kondisi ini membuat penyelenggaraan pemilu menjadi sangat sulit,” ujar David Lok.
Pemerintah setempat sempat berupaya meningkatkan partisipasi pemilih. Upaya itu dilakukan dengan memperpanjang jam pemungutan suara serta menambah jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Namun, langkah tersebut tidak memberikan hasil yang signifikan.
Dalam sistem pemilu baru pascarevisi undang-undang tahun 2021, hanya 20 dari 90 kursi Dewan Legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Sementara itu, kursi lainnya diisi melalui komite pemilihan dan kelompok profesional yang didominasi oleh pihak pro-Beijing.
Selain itu, hanya kandidat yang telah diseleksi sebagai “patriot” oleh otoritas yang diperbolehkan mencalonkan diri. Sistem ini menuai kritik karena dianggap membatasi pilihan politik masyarakat.
Kebakaran apartemen yang memicu kemarahan publik terjadi pada 26 November 2025 di Wang Fuk Court, Distrik Tai Po. Api menghanguskan tujuh menara hunian dan baru berhasil dipadamkan setelah hampir dua hari.
Otoritas setempat menyebut penggunaan material bangunan di bawah standar sebagai penyebab utama kebakaran. Material tersebut diduga digunakan dalam proses renovasi gedung. Warga kemudian menuntut pertanggungjawaban pemerintah serta mendesak adanya reformasi di sektor konstruksi.
Pemimpin Hong Kong, John Lee, menyatakan pemerintah akan bekerja sama dengan lembaga legislatif untuk mendorong reformasi kelembagaan pascainsiden tersebut.
Untuk meredam amarah publik, pemerintah meluncurkan investigasi kriminal dan dugaan korupsi terkait proyek renovasi perumahan. Aparat keamanan juga memperketat pengamanan di sekitar lokasi kebakaran menjelang hari pemungutan suara.
Pada hari pemilu, Badan Antikorupsi Hong Kong mengumumkan penangkapan empat pria yang diduga menggunakan media sosial untuk menghasut masyarakat agar memboikot pemilu, tidak memilih, atau memberikan suara tidak sah. Sehari sebelumnya, satu tersangka lain juga diterbitkan surat perintah penangkapan atas unggahan serupa.
Menghasut publik untuk memboikot pemilu secara terbuka saat ini tergolong tindak pidana setelah revisi undang-undang keamanan nasional diberlakukan.
Sejak aturan tersebut berlaku, kelompok pro-demokrasi yang sebelumnya mewakili sekitar 60 persen basis pemilih cenderung menjauhi pemilu. Hal ini memperdalam jarak antara publik dan proses politik formal.
Menjelang tengah malam, petugas terlihat mulai membersihkan bunga dan lilin peringatan korban di taman kecil dekat lokasi kebakaran. Lokasi itu sebelumnya dijadikan tempat berkumpul warga untuk mengenang korban tragedi.
Seorang warga lanjut usia bernama Cheng, yang tinggal tidak jauh dari lokasi kebakaran, mengaku tidak ikut memilih dalam pemilu kali ini.
“Saya sangat prihatin dengan kebakaran hebat ini,” ujar Cheng.
“Saya tidak akan memilih politisi pro-kemapanan yang mengecewakan kami,” ujar Cheng.
Sementara itu, Kantor Keamanan Nasional China di Hong Kong memperingatkan akan menindak tegas segala bentuk protes anti-China. Lembaga tersebut melarang penggunaan tragedi kebakaran sebagai alasan untuk mengganggu ketertiban umum.
Dalam pertemuan dengan sejumlah editor media asing, perwakilan kantor tersebut juga mengingatkan agar media tidak menyebarkan informasi palsu. Mereka menegaskan pentingnya tidak mendiskreditkan upaya pemerintah dalam menangani insiden kebakaran.(MG/FAI)
