HNW: Wujudkan Pemilu Damai, Aparat Keamanan Harus Bersikap Adil

Senin, 25 Maret 2019 - 22:07 WIB
Hidayat Nur Wahid dalam diskusi Empat Pilar bertema ‘Konsolidasi Nasional Untuk Pemilu Damai’ bersama anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Sadzily dan pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Ady Prayitno, di Media center DPR/MPR

RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan, suasana damai harus tercipta dalam Pemilu 2019. Untuk menciptakan suasana yang damai, tidak hanya ditekankan pada kontestan Pemilu, partai politik dan Capres-Cawapres, namun pihak-pihak lain juga diharap untuk melakukan hal yang sama. 

“Bisa jadi yang menghadirkan suasana tak damai itu bukan kontestan Pemilu namun pihak ketiga,” ujar Hidayat Nur Wahid dalam diskusi Empat Pilar bertema ‘Konsolidasi Nasional Untuk Pemilu Damai’ bersama anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Sadzily dan pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Ady Prayitno, di Media center DPR/MPR, Senin (25/3/2019).

Untuk menciptakan suasana damai tersebut menurut Hidayat, salah satunya adalah pemberitaan media massa atau pers. Dia meminta media massa untuk berlaku adil dengan membuat berita sesuai fakta. Kemudian dia meminta aparat keamanan yang menjadi bagian pemerintah juga harus bersikap adil.

"Bila semuanya berlaku adil yang merupakan salah satu azas pemilu yakni luber dan jurdil, maka Pemilu damai yang diinginkan terwujud. Bila pemilu luber dan jurdil maka kedamaian akan tercipta,” tuturnya.

Hidayat Nur Wahid mengkritisi sikap pemerintah yang terkesan "alergi" untuk dikritik. Kritik yang dilontarkan masyarakat kepada pemerintah jangan diartikan sebagai menyebar kebencian atau hoax. 

Bila ada kritik, harus dibalas dengan argument yang lebih kuat. “Jangan bila ada kritik dianggap hoax atau menyebar kebencian. Itu justru yang akan membikin resah,” ujar Hidayat.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Sadzily mengatakan, pemilu adalah mekanisme yang biasa dalam demokrasi. Mekanismenya sudah diatur dalam konstitusi. Pemilu untuk mengatur sirkulasi kekuasaan setiap 5 tahun sekali. “Cara ini disebut sebagai cara yang paling beradab,” ujarnya. 

Sebagai peralihan kekuasaan yang beradab maka dalam kampanye diharapkan peserta pemilu, partai politik dan capres-cawapres, menyampaikan visi dan misi. Bila petahana, menurutnya, ia harus menyampaikan apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan 5 tahun ke depan. Dalam kampanye tentu harus menyampaikan harapan baru.

"Pemilu adalah ajang dimana kita memilih pemimpin. Memilih pemimpin seharusnya dengan mengedepankan aspek keadaban publik. Jangan sampai gara-gara Pilpres yang seharusnya bisa memberikan nilai positif bagi keutuhan bangsa dan negara. Jangan sampai terpecah belah karena kekuasaan politik yang membuat kita menjadi fragmentasi," ujarnya.

Sedangkan Ady Prayitno menyebut bahwa pemilu bukan perang antaragama, suku, dan golongan. “Cukup sudah bila ada konflik seperti itu,” ucapnya. 

Dirinya meminta Pemilu sebagai pesta demokrasi yang disambut dengan baik. “Jangan sampai adanya Pemilu membuat kita tak produktif,” paparnya.

Dalam Pemilu, disebut rakyatlah sebagai penentu yang menjadikan atau menggagalkan seseorang pemimpin. Dari sinilah maka peserta Pemilu selalu mendekati rakyat dan membentuk asosiasi yang memwadahi mereka. “Agar disebut dekat dengan rakyat maka Caleg dan Capres melakukan blusukan,” ucapnya.

Reporter: Syafril Amir

Editor: Nandra F Piliang

Tags

Terkini

Terpopuler