Pilkada di Riau Dimungkinkan Digagalkan Kelompok Radikal

Senin, 25 Juni 2018 - 21:51 WIB
Kapolda Riau Irjen Pol Nandang

RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Tidak lama lagi, masyarakat Provinsi Riau dan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam helat demokrasi itu, sejumlah gangguan dimungkinkan terjadi khususnya dari kelompok radikal yang berupaya melakukan aksi teror di tempat pemungutan suara (TPS). 

Untuk mengantisipasi hal itu, Kepolisian Daerah (Polda) telah mengerahkan personelnya. Ada 891 orang personel yang diturunkan akan mengamankan TPS se-Riau. Personel diminta untuk bersiaga ketat untuk mengamankan berlangsungnya helat Pilkada itu.

"Waspadai kelompok radikal. Mereka ingin menggagalkan pemilu serentak. Ini yang harus kita waspadai," ujar Kapolda Riau Irjen Pol Nandang menekankan di sela-sela apel pergeseran personel Polda Riau dan Polres jajaran di halaman Mapolda Riau, Senin (25/6/2018).

Dikatakan Nandang, informasi adanya upaya penggagalan Pilkada serentak ini, telah beredar di sekelompok orang. Pihaknya, kata Nandang, juga menemukan adanya pesan berantai terkait aksi teror yang akan dilakukan kelompok radikal di sejumlah TPS.

"Ada beredar dari sekelompok orang, pesan berantai yang untuk melaksanakan amaliyah di TPS-TPS. Mereka menganggap itu (pilkada) bertentangan dengan keyakinannya. Makanya kita harus berhati-hati," ingat mantan Kapolda Sulawesi Barat itu.

Meski begitu, Nandang tak bisa memprediksi dimana aksi tersebut akan dilakukan. Potensi seperti itu bisa saja terjadi di mana saja. Jika pihak keamanan lengah itu akan menjadi celah bagi pelaku teror untuk beraksi.

"Kalau yang seperti itu kan kayak siluman. Bangsa makhluk halus. Semua daerah harus waspada. Karena dia pasti akan melihat di mana yang paling lengah. Kalau kita waspada, pasti dia mundur," sebutnya.

Oleh karena itu, dia berpesan betul kepada 891 personel Polda Riau untuk bertugas. Tidak hanya kemanan masyarakat, dia juga mengingatkan agar personel di lapangan untuk menjaga keselamatan diri.

"891 personel Polda itu untuk mem-backup Polres jajaran Polda Riau. Para personel ini harus mengenali tugasnya," kata Nandang.

Di samping pengamanan TPS, jajaran Polda Riau juga tengah mengawasi adanya pelanggaran pemilu. Seperti politik uang. Untuk mencegah terjadinya politik uang, polisi melakukan patroli dan razia hingga hari pencoblosan nantinya. "Razia dan patroli money politic juga sudah dimulai," ujarnya.

Para personel Polda Riau yang turun dalam pengamanan TPS kata dia, diminta profesional. Polisi dilarang, mempengaruhi masyarakat untuk mengarahkan memilih calon tertentu.


Reporter: Dodi Ferdian
Editor: Rico Mardianto

Editor:

Terkini

Terpopuler