Riaumandiri.co - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru untuk mengevaluasi total terkait kebutuhan Tenaga Harian Lepas (THL) di seluruh OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru.
Ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III, Tekad Indra Pradana Abidin, Kamis (31/7) yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan THL di setiap OPD benar-benar riil dan tidak ada lagi pungutan liar (pungli) dalam perekturan honorer, seperti yang terjadi di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani.
“Jangan karena adanya keuntungan pribadi oknum-oknum ini, hasil evaluasi instansi nantinya dibuat seolah-olah membutuhkan banyak THL,” kata Tekad.
Tekad mengungkapkan, bahwa dirinya mendapat laporan mengenai beberapa Puskesmas di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah SDM yang berlebih. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi total untuk menentukan kebutuhan THL yang sebenarnya di setiap OPD.
Ia pun mengingatkan bahwa gaji THL dibayarkan melalui APBD Kota Pekanbaru dan berdasarkan pajak-pajak masyarakat.
"Setiap OPD harus bertanggung jawab bahwa THL yang direkrut memang berdasarkan kajian yang jelas dan kebutuhan OPD," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mendukung BKPSDM dan Inspektorat untuk memeriksa seluruh kebutuhan-kebutuhan THL dan proses penerimaan honorer di seluruh OPD yang ada di Pekanbaru. Jangan biarkan OPD-OPD merekrut orang yang tujuan sebenarnya bukan untuk membantu pekerjaan di sana, tetapi untuk menambah income pribadi yang tidak halal.
“Jadi kita minta BKPSDM masuk dulu ke situ, inspektorat masuk ke situ. Jika memang untuk membantu beban kerja di OPD tersebut, tentu kita bisa gunakan surat edaran BKN tata cara pengangkatan karyawan tidak tetap di OPD-OPD,” pungkas Tekad.