RIAUMANDIRI.CO - Muhammadiyah belum berpikir untuk nembangun kantor ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Sampai sekarang belum ada pembahasan di PP Muhammadiyah terkait dengan pembangunan kantor PP Muhammadiyah di IKN Nusantara. Banyak hal terkait IKN masih dalam proses,” kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Abdul Mu’ti, dikutip dari Website Muhammadiyah, Selasa (8/2/2022).

Dijelaskan, selain bukan lembaga negara yang meniscayakan keterikatan dengan ibu kota negara, pemindahan kantor PP Muhammadiyah ke IKN memerlukan bahasan hingga penyesuaian khusus di dalam musyawarah dan disiplin aturan organisasi.

Mu’ti, mengutip Aggaran Dasar (AD) Muhammadiyah, pasal 3 menyatakan bahwa Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta. Sementara Anggaran Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah pasal 1 menyatakan dua ketentuan.

Pertama, Muhammadiyah berkedudukan di tempat didirikannya, yaitu Yogyakarta. Kedua, Pimpinan Pusat sebagai pimpinan tertinggi memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan dan menyelenggarakan aktivitas di dua kantor, Yogyakarta dan Jakarta.

Karena itu, Muhammadiyah menurutnya tidak tergesa-gesa untuk memutuskan sikap. Jika pun nanti dianggap perlu menyesuaikan, Muhammadiyah Mu’ti bisa membahasnya lewat forum organisasi.

Apalagi kata Mu'ti, sebelum isu IKN muncul, Muhammadiyah sejak lama telah memiliki amal usaha pendidikan dan kesehatan yang sangat representatif dan menjadi rujukan masyarakat di Kalimantan Timur, yakni Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) dan Rumah Sakit ‘Aisyiyah.

“Perubahan AD melalui Muktamar. Perubahan ART melalui Muktamar atau Tanwir. Muhammadiyah insya Allah akan melaksanakan Tanwir dan Muktamar 48 di Kota Surakarta 18-20 November 2022,” kata Mu’ti.

Kemungkinan pembangunan kantor PP Muhammadiyah perlu dikaji secara seksama dengan mempertimbangkan urgensi, maslahat, kebutuhan administrasi, kemampuan sumber daya manusia, ketersediaan dana, situasi sosial-politik, dan berbagai pertimbangan strategis lainnya.