RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 menjadi UU, dalam Rapat Paripurna DPR  Kamis (30/9/2021).

Postur APBN 2022 meliputi pendapatan negara direncanakan sebesar Rp1.846,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.714,2 triliun. Sehingga defisit Rp868 triliun atau 4,85 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, defisit APBN akan diturunkan secara bertahap. Dari 6,14 persen pada tahun 2020 menjadi 5,7 persen dari PDB pada tahun 2021, dan untuk tahun 2022 menjadi 4,85 persen dari PDB.

Sedangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 5,2 persen.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dalam laporannya menilai,   pertumbuhan ekonomi 5,2 persen dalam APBN 2022 cukup realistis.

Sebab, menurut Said, Indonesia sudah memiliki modal yang baik bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan II-2021 mencapai 7,2 persen (year of year), atau sudah melewati fase resesi.

 Said berharap, dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022, akan memberikan dampak perbaikan terhadap tingkat inflasi. Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI bersepakat bahwa tingkat inflasi pada tahun 2022 sebesar 3 persen.

Dari sisi nilai tukar rupiah, Banggar dan pemerintah sepakat sebesar Rp14.350 per dollar AS pada tahun 2022. Besaran nilai tersebut, jelas politikus PDIP itu sudah memasukkan faktor kebijakan Tapering off The Fed pada tahun 2021.

Lifting minyak, ditetapkan sebesar 703 ribu barel/hari dan lifting gas 1.036 ribu barel setara minyak/hari. Penetapan harga tersebut, sejalan dengan membaiknya harga minyak mentah di pasar internasional sehingga menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas  produksi minyak dan gas bumi.

 Asumsi Dasar Makro lainnya yang ditetapkan dalam APBN 2022 adalah tingkat Bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun sebesar 6,82 persen dan harga minyak mentah Indonesia sebesar 63 dollar AS per barel.