RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU – Pengamat Kebijakan Publik UNRI, Rawa El Amady mengomentari keterlambatan pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN di lingkungan Pemprov Riau dan daerah lainnya yang disebabkan menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.

Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan pola sistem, dari tradisional ke modern. Dijelaskan, sistem yang mengharuskan segala urusan tergantung tanda tangan manusia masih masuk kategori tradisional, yang tentu saja menyulitkan orang banyak.

"Sistem kita masih tradisional, harus ada perubahan biar modern. Bingung kita lihat pemerintah ini kalau apa-apa tergantung ke satu orang. Maksudnya, pemerintah harus membangun sistem pengelolaan keuangan agar ketika syarat dan ketentuan pencairan terpenuhi, otomatis sistem mengeluarkan tanda tangan. Ataupun sebaliknya, kalau persyaratan tidak lengkap, tidak bisa," ujarnya kepada Riaumandiri.co, Selasa (24/8/2021).

"Persis seperti ATM, kita bisa mencairkan dana kalau tahu pin. Kan kita tidak harus ada persetujuan orang banknya," tambah dia.

Baca Juga: ASN Resah Tambahan Penghasilan Pegawai tak Kunjung Cair

Rawa melanjutkan, apabila sistem tidak dibangun secara modern, maka bagaimanapun akan mengakibatkan keterlambatan-keterlambatan lainnya.

"Karena dia tergantung dengan orang, secara manual, bukan sistem yang otomatis. Kalau secara sistem sudah modern, orang bisa mengeluarkan persetujuan ataupun menolak apabila syarat-syarat terlah terpenuhi atau tidak," tutupnya.

Sebelumnya, ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau mulai mengeluhkan keterlambatan pembayaran TPP yang biasanya mereka terima per tanggal 10, namun hingga 24 Agustus belum ada kepastian kapan TPP itu dicairkan.

Sementara Pemprov Riau beralasan keterlambatan pembayaran TPP karena menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.

Reporter : Muhammad Ihsan Yurin

Editor : Nandra F Piliang