RIAUMANDIRI.ID, DUMAI - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pekanbaru melanjutkan kunjungan kerja ke Dumai hari ini, Selasa (29/9/2020). Besok, rencananya akan dilanjutkan lagi ke Bengkalis.

Ketum KONI Pekanbaru, Anis Murzil kembali mengajak seluruh KONI Kabupaten/Kota untuk mendeklarasikan Porkot/Porkab bersama pada 2021 menyambut Porprov 2022, Porwil 2023, dan PON 2025.

"Kita mau Porprov 2022 di Kuansing nanti meriah. Makanya kita persiapkan dengan mengadakan Porkot/Porkab ssbagai ajang seleksi. Juga karena jenjang kegiatannya jelas, mulai dari Porkot, Porprov, Porwil, kemudian PON di 2025," ujar Anis.

Selain itu, Anis berharap dengan digaungkannya Porkot/Porkab pada 2021, setiap daerah akan segera mempersiapkan atlet dan pembinaan KONI pun bisa masuk sampai lapisan desa dan kecamatan.

"Di level pembinaan, ke depannya kita berharap KONI bisa masuk ke level-level terendah. Di Desa, Kecamatan, RT, RW. Dengan begitu, kita bisa mengubah paradigma pemerintah tentang organisasi olahraga, terutama KONI. Termasuk soal anggaran, mudah-mudahan kita tidak lagi jadi prioritas terakhir," sambung Anis.

Menanggapi terkait anggaran, Sekretaris KONI Dumai, M Sahid sepakat dengan usulan Anis. Menurutnya, selama ini KONI hanya dijadikan "ban cadangan" dalam pembagian anggaran dana hibah oleh pemerintah.

"Soal anggaran, kita setuju sama KONI Pekanbaru. Jangan lagi kita hanya dijadikan "ban serap", sisa-sisa anggaran baru dikasih ke kita. Prioritaskanlah. Kita kan membangun jasmani, kita ini organisasi olahraga," ungkap Sahid.

Anis mengajak seluruh KONI membuktikan diri kepada pemerintah bahwa KONI merupakan organisasi olaraga prestasi yang juga mampu membangun masyarakat, terurama ekonominya.

"Kalau Porkot/Porkab serentak ini jadi, ramai, nanti banyak yang diuntungkan. Masyarakat jual bakwan, laku. Jual es, laku. Kita tunjukkan sama pemerintah kita juga bisa membangun ekonomi masyarakat melalui even-even yang kita adakan," ujar Anis.

KONI Dumai juga mengusulkan agar selain Porkot/Porkab serentak, seluruh KONI dapat segera mendesak pemerintah merumuskan Perda Olahraga. Sebab, selama ini tidak ada kejelasan mekanisme kegiatan, hubungan KONI dengan Dispora, serta terkait anggaran-anggarannya.

"Kami akan melakukan studi banding ke Bandung dan Balikpapan karena di sana sudah ada Perda Olahraga. Kami akan lakukan kajian-kajian. Dalam Perda itu nanti akan mengikat pemerintah, terutama soal anggaran. Karena selama ini anggaran KONI ini hanya dari belas kasihan hibah pemerintah. Nanti setelah ada Perda, pemerintah terikat. RKA-nya harus jelas, transparan," jelas M Sahid.

Anis mengaku sepakat dengan usulan Perda Olarhaga. Selain terkait anggaran, Perda juga diharapkan mengatur dengan jelas mekanisme kerja antar organisasi olahraga lain.

"Nanti ketika kita mendeklarasikan Porkot dan Porkab bersama, kita bisa juga mengusulkan Perda Olahraga. Supaya ada titik jelas koordinasi kita dengan Dispora. Saya baru dapat kabar, ternyata nanti anggaran kita tidak lagi di BPKAD, melainkan posnya di Dispora. Jadi penganggaran kegiatan itu di Dispora," ungkap Anis menanggapi usulan KONI Dumai.

"Untuk itulah makanya kita setuju perlunya Perda Olahraga yang mengatur komunikasi antara Dispora dan KONI, juga bagaimana sistem penganggaran. Juga supaya tidak ada kerancuan-kerancuan dalam mengakomodir organisasi olahraga lain yaitu olahraga prestasi dan olahraga pendidikan," tambah Anis.

 

Reporter: M Ihsan Yurin
 

Editor : Rico Mardianto