PASIR PENGARAIAN (HR)- Pansus DPRD Rohul, yang menangani soal CSR sangat berharap agar Peraturan Daerah CSR yang dihasilkan secara substansi memiliki kekuatan. Oleh sebab itu Pansus DPRD Rohul mengharapkan Pemerintah dan perusahaan agar transparan dalam mengelola CSR ke depannya.

Hal itu disampaikan Ketua Pansus DPRD Rohul, Alpasirin, usai menghadiri Paripurna CSR dan IJUK yang sempat ditunda karena tidak kuorum, Selasa (7/4). Dijelaskannya, terkait Ranperda CSR yang disampaikan Pemerintah ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan seperti Ranperda yang bertentangan dengan undang-undang.

“Misalnya terkait nominal yang akan diberikan perusahaan kepada Pemerintah daerah. Kemudian masalah sanksi juga tidak bisa bertentangan dengan undang-undang. Kemudian perlu diketahui juga masalah CSR ini harus diketahui warga.

 Hal ini menyangkut dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya,“Sebenarnya undang-undang telah mengatur bagaimana pengaturan CSR ini di Indonesia termasuk di Rohul. Kalau di luar negeri, CSR ini sebagai lisensi awal bagi perusahaan untuk beroperasi.

 Akan tetapi di Indonesia khususnya di Riau, mengalami kendala besar. Maka dari itu untuk merumuskan Ranperda ini, DPRD bersama pemerintah harus bersama-sama melahirkan Perda ini secara otentik,” terang Alpasirin.

Ditambahkan Alpasirin, harus diakui Dewan tidak bisa memaksa perusahaan. DPRD Rohul mengajak agar transparan dalam mengola CSR. “Coba bayangkan saat ini berapa banyak infrastruktur yang hancur dan rusak parah di kawasan perusahaan. Bagaimana kondisi lingkungan masyarakat sekitar, bagaimana pencemaran lingkungan.

Bagaimana tidak rusak, kalau perusahaan yang tak berizin bertahun-tahun dibiarkan beroperasi. Jadi perlu saya tekankan bahwa terkait dengan CSR jangan hanya lipservice saja. Tapi Perda ini dibuat, siapapun pemimpin ke depan bisa bergerak secara sistemik, terstruktur untuk mengakomodir kepentingan masyarakat,” ungkap Alpasirin.

Oleh sebab itu, Ketua Pansus CSR DPRD Rohul ini berharap agar Pemerintah ke depan memiliki tanggung jawab bersama forum komunikasi CSR yang terdiri dari Pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat dan lainnya yang terlibat untuk mengontrol CSR ini.

Satu hal yang perlu disampaikan, asal ada keinginan yang baik dan transparansi Pemerintah soal CSR ini akan terealisasi.(gus)