PEKANBARU (HR)-Rencana Komisi C DPRD Riau untuk mengekspos dan menyerahkan rekomendasi hasil evaluasi seluruh Badan Usaha Milik Daerah kepada Pemprov Riau, pada akhir Maret ini batal dilaksanakan. Pasalnya, Ketua Komisi C Aherson, ada tugas partai yang tidak bisa ditinggalkan.

Aherson saat dihubungi mengatakan, Komisi C akan menjadwalkan ekspos pada Senin (6/4) depan. Semua berkas rekomendasi sudah disiapkan, tinggal menyerahkan rekomendasi kepada Pemprov Riau.

"Saya masih di Medan, kita tunda eksposnya, Senin depan kita ekspos," terang politisi Partai Demokrat ini saat dihubungi, Selasa (31/3).

Dijelaskan Aherson, salah satu isi rekomendasi Komisi C DPRD Riau, meminta kepada Pemprov Riau sebagai pemegang saham untuk menutup BUMD yang tidak memberikan kontribusi bagi Riau.

"Setelah kita melakukan kajian baik dari laporan BUMD, dari BPKP, BPK dan juga dari Plt Gubri, rekomendasi akan kita keluarkan, menutup BUMD yang tidak bisa diharapkan, yang menghabiskan uang rakyat," terang Aherson.

Ketika disinggung berapa BUMD yang diminta untuk ditutup, Aherson belum mau mengatakan secara detail. Namun ia memastikan akan memberikan rekomendasi tersebut setelah mendapat persetujuan di Komisi C. Dan rekomendasi penutupan BUMD juga hasil dari rekomendasi BPKP.

"Kita sifatnya memberikan rekomendasi, berapa yang kita minta nantilah. Kita juga berharap Plt Gubri tetap berkomitmen dengan apa yang telah disampaikannya kepada kami, hasil rekomendasi akan menjadi acuan Pemprov untuk BUMD," kata Aherson.

Aherson juga meminta kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk kembali mengajukan permintaan kepada BPKP untuk mengaudit seluruh BUMD Riau. Tidak hanya dua BUMD yang diaudit, yakni PT SPR dan RIC. Ia menilai jika tidak semua BUMD diaudit oleh BPKP maka Pemprov dinilai hanya memihak di salah satu BUMD. "Kita ingin semua BUMD diperlakukan sama, tidak membedakan satu sama lain," tambahnya.

Untuk diketahui, BUMD Riau, PT SPR dan RIC telah diauduit oleh BPKP, dan dari hasil audir kedua BUMD ini bermasalah. Sedangkan BUMD lainnya PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER). Bank Riau Kepri, PT Bumi Siak Pusako, PT Jamkrida, tidak ada audit oleh BPKP. nur