SELATPANJANG (HR)- Pejabat publik yang bertugas sebagai pembantu bupati dan wakil bupati harus siap dikritik. Kinerja pejabat publik yang kurang profesional tentu akan mendapat sorotan publik.

Kritik yang dilontarkan kepada oknum pejabat, tidak langsung merasa apriori terhadap kritikan tersebut, justru semestinya mampu merubah sikap dan membawa diri ke arah yang lebih baik.

Harus diketahui, kritik terhadap pejabat publik  adalah salah satu resiko bagi seorang pejabat yang sedang melaksanakan tugasnya. Pejabat yang tidak bersedia dikritik, sebaiknya mundur saja, sebab tidak ada logikanya puja puji dikumandangkan jika kinerjanya dinilai buruk.

Demikian diungkapkan Ketua Yayasan Pejuang Meranti Ramlan, menjawab Haluan Riau terkait sikap salah seorang pejabat publik yang duduk di eselon II jajaran Pemkab Meranti.

Oknum pejabat tersebut terkesan menutup semakin menutup diri, setelah sebelumnya pernah diberitakan terkait sikapnya yang terkesan kuper itu.

"Bahkan tokoh masyarakat ini menilai kinerja yang diberikan pejabat itu selama lima tahun memegang kepala dinas toh tidak banyak kemajuan,” katanya.

Diungkapkannya, sebagai tokoh masyarakat pihaknya berhak memberikan penilaian terhadap siapapun. Dan pendapat sudah diberikan, tinggal pimpinan instansi terkaitlah melakukan kajian.

Pantauan Haluan Riau terhadap pejabat tersebut memang belakangan tidak bisa lagi dihubungi. Selama ini juga memang banyak wartawan menilai pejabat yang satu ini cukup tertutup terhadap Pers. Belakangan setelah muncul dipemberitaan, pejabat ini kian menutup diri rapat-rapat.

Walau nada dering teleponnya berdering tanda ada panggilan masuk, namun kadis ini tetap tidak berkenan buka mulut.(jos)