RIAUMANDIRI.ID, SLEMAN - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berencana menerapkan program kursus atau pembekalan pranikah pada tahun depan. Ia tak memerinci kapan pastinya program itu diluncurkan.

"Tahun depan, tahun depan itu bisa awal tahun, bisa akhir tahun. Jangan dibayangkan terus tahun depan mesti Januari. Wartawan itu kadang-kadang punya interpretasi sendiri semaunya sih," ujar Muhadjir kepada wartawan, Sabtu (16/11/2019).

Hal itu disampaikan Muhadjir usai menghadiri pembukaan Tanwir II 'Aisyiyah periode 2015-2020 'Dinamisasi Gerakan Menebar Islam Berkemajuan' di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Muhadjir menjelaskan program pembekalan pranikah bukanlah sertifikasi. Melainkan program itu merupakan pembekalan bagi mereka yang hendak melangsungkan pernikahan, dan di akhir pembekalan mereka akan memperoleh sertifikat.

"Jangan dibayangkan itu sulit, juga bukan sertifikasi seperti yang dibayangkan orang. Lha kalau kita ikut penataran kan juga dapat sertifikat kan, gitu lho maksudnya," ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tersebut.

Baca juga: MUI Dukung Kursus Pranikah: Tapi Jangan Sampai Bikin Orang Takut Kawin

Untuk pembekalannya, kata Muhadjir, rencananya akan diberikan melalui dua model yakni online dan offline. Kemudian program pembekalan pranikah ini juga akan diterapkan sefleksibel mungkin agar programnya optimal dan tidak mempersulit publik.

"Misalnya dua tahun sebelum nikah juga boleh sudah ngambil itu (pembekalan pranikah). Jadi kemudian juga boleh pilih, misalnya sudah dokter ya nggak perlu ngambil modul yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi kan," terangnya.

Selama ini sebenarnya sudah ada program kursus calon pengantin (Suscatin) yang digulirkan Kementerian Agama (Kemenag). Namun, kata Muhadjir, program itu tidak berjalan maksimal lantaran pihak Kemenag kesulitan anggaran.

"Karena itu, ini akan kita tarik ke Kemenko. Nanti bisa saja leading sector-nya tidak Menteri Agama, tapi BKKBN. Karena nanti melibatkan lebih dari empat kementerian, Kementerian Kesehatan itu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi," tuturnya.

"Bahkan Menteri Koperasi akan terlibat karena nanti pasangan yang belum punya kerjaan yang nganggur, calon pengantin bonek ini dia harus mendapatkan kesempatan, diberi peluang untuk mendapatkan akses ke pembiayaan," lanjutnya.

Khusus untuk calon pengantin yang berstatus pengangguran, lanjut Muhadjir, pemerintah akan mencoba membantu dengan memberikan pelatihan berwirausaha. Program tersebut akan disinkronkan melalui program Kartu Pra Kerja.

"Untuk berlatih berusahanya bisa diambilkan dari Kartu Pra Kerja. Intinya kita tidak ingin ada pasangan rumah tangga baru yang menambah jumlah rumah tangga miskin. Karena itu akan menjadi problem berat," pungkas Muhadjir.

Sumber : Detikcom

Editor : Nandra F Piliang