RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan dana bantuan bancana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah maupun gempa di NTB maka perlu dilakukan perbaikan sistem pengawasannya dengan melibatkan masyarakat.

"Jadi tidak ada nantinya masyarakat mencium bau uang ini mulai disimpangkan. Apalagi bencana yang terjadi kita sedang melakukan perhelatan Pemilu 2019. Tarikan politiknya pasti kencang," kata Siti Zuhro, pengamat dari LIPI dalam diskusi 'Cegah Selewengkan Dana Bantuan Sulteng: Bagaimana Regulasi dan Pengawasannya?', di Media Center DPR, Selasa (9/10/2018).

Wiwik, begitu dia akrab disapa mengatakan, tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada politis bantuan bencana. Terlalu naif dalam kesempatan bencana ini memanfaatkan untuk kepentingan politik.

"Memang yang punya kesempatan banyak kan petahana. Memang susah membedakan antara petahana yang presiden dan petahana yang calon presiden. Pak Jokowi harus betul-betul profesional menjaga marwahnya sebagai presiden sekaligus sebagai capres," kata Wiwik.

Memang sekarang kata Wiwik, mungkin belum muncul, tapi mungkin nanti begitu terjadi mulai ada suara-suara. "Siapa pun yang menarik ke poltik bantuan ini harus kita kencangkan suara kita untuk dihentikan dan tidak boleh itu dilakukan," tegasnya.

Ketua Komisi V-III DPR RI dari Fraksi PAN, Ali Taher Parasongan mengatakan, DPR dalam  melakukan pengawasan anggaran telah wanti-wanti bahkan mengingatkan agar dana bencana dari pemerintah dapat disalurkan sesuaian peruntukannya, tidak perlu disunat.

"Kita berharap tidak boleh ada penyelewengan. Sejauh ini yang kita pantau itu tidak ada dana penyelewengan kecuali pantauan kita memang ada sembako yang memang makanan itu dijarah di beberapa tempat karena akses jalannya yang rumit kemudian tempat yang dilalui itu membutuhkan," jelas Ali Taher.

Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding mengatakan, dana bantuan bencana itu memang harus dipusatkan dalam satu titik, bisa oleh BNPB atau mungkin yang ditunjuk pemerintah. "Ini harus punya satu sistem mendeteksi seluruh pengumpulan dana dari masyarakat ataupun dari luar negeri. Ini harus ada satu sistem," kata Karding yang merupakan kelahiran Donggala itu. 

Dikatakan Karding, dana itu harus dimanfaatkan dari penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Dana ini harus dipantau betul, apa tepat sasaran atau tidak. "Jadi tidak hanya uang ini masuk kemudian keluar saja, tetapi dana ini terpakai dengan sasaran yang tepat, dengan jumlah yang tepat, sesuai dengan kebutuhan," ujarnya. 

Reporter: Syafril Amir
 

Editor : Rico Mardianto