RIAUMANDIRI.CO, PELALAWAN - Isu soal nasib pegawai honorer di lingkungan Pemkab Pelalawan yang bakal ada pengurangan besar-besaran di semua OPD, akan dibahas pihak eksekutif dan legislatif.

Hal ini ini terkuak pada sidang paripurna DPRD Pelalawan dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi di DPRD Pelalawan terhadap LKPJ Bupati beberapa waktu lalu.

"Iya, fraksi kita Mahdani Pelalawan pada paripurna sebelumnya mempertanyakan nasib pegawai honorer yang akan diberhentikan oleh pemerintah. Dan ternyata jawaban pemerintah yang disampaikan pak Wabup kemarin, bahwa masalah itu akan dibahas terlebih dahulu oleh DPRD dan pemda nantinya sebelum memutuskannya." kata Abdullah, anggota Fraksi Mahdani DPRD Pelalawan saat dihubungi riaumandiri.co, Jumat (6/7/2018).

Pembahasan kedua belah pihak ini nantinya untuk mencari solusi terbaik atas persoalan tersebut. Abdullah mengatakan, seperti yang disampaikan Wakil Bupati Pelalawan Zardewan saat membacakan jawaban Pemerintah dalam paripurna terkait pengurangan tenaga honorer, kemungkinan berdasarkan kinerja dan kedisiplinan pegawai tersebut.

"Intinya sih jelas, bahwa pengurangan pegawai ini bukan keinginan pimpinan semata melainkan persoalan anggaran yang harus dilakukan untuk efisiensi anggaran. Karena kalau dipertahankan dengan jumlah pegawai honor saat ini dianggap pemborosan anggaran dan dapat memperlambat proses pembangunan daerah," tuturnya.

"Apalagi saat ini diketahui bahwa pemerintah daerah sedang mengalami rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan infrastruktur dan percepatan pembangunan daerah jadi terhambat," sambung Abdullah.

Anggota DPRD dari PKS ini juga menerangkan bahwa tujuan pengurangan tenaga honorer ini sebagai jalan satu-satunya untuk efisiensi anggaran. Sebab sebelumnya efisiensi dengan cara serupa sudah dilakukan, bahkan sampai pengurangan gaji pegawai honorer dan pengurangan tunjangan jabatan. Kendati begitu, upaya itu dinilai belum efektif.

"Ya, kita berharap nanti setelah pembahasan ada hasil positif yang diperoleh, begitu juga saya mendesak supaya pemda memaksimalkan sumber penerimaan PAD yang belum tergarap cukup besar. Begitu juga upaya mendapatkan bankeu provinsi dan pusat, sehingga upaya pengurangan tenaga honorer bisa diminimalisir," ungkap Abdullah. 

Reporter: Supendi
Editor: Rico Mardianto