RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi masterplan pembangunan pangkalan militer di wilayah Natuna, Kepulauan Riau yang rencananya akan dilengkapi berbagai peralatan tempur super canggih. 

 

"Ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam menguatkan sistem pertahanan dan keamanan negara," kata Bambang Soesatyo, di Jakarta, Selasa (24/4/2018) yang sehari sebelumnya dia mengunjungi Natuna bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

 

Pembangunan pangkalan militer tersebut tidak akan mengesampingkan pembangunan berbasis kesejahteraan di wilayah Natuna. "Apalagi di sana sudah ada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2016,” jelas Bamsoet, sapaan akrabnya.

 

Politisi Partai Golkar menambahkan, dengan total luas lahan 16,8 hektar, ia yakin SKPT mampu mendongkrak kesejahteraan penduduk Natuna yang banyak berprofesi sebagai nelayan. 

 

Dijelaskan, DPR RI sangat serius memperhatikan pembangunan wilayah perbatasan di berbagai pulau terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). "DPR sudah mempunyai Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan. Dalam berbagai kajian dan hasil kunjungan ke wilayah perbatasan Indonesia, Tim tersebut telah menelaah berbagai permasalahan yang ada," jelasnya.

 

Selain itu kata Bamsoet, juga sedang mengkaji usulan apakah Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang kini satu atap dengan Kementerian Dalam Negeri atau  bisa dilepas menjadi badan tersendiri. Sehingga bisa lebih fokus dalam pembangunan wilayah perbatasan.

 

Dalam realisasi APBN 2017, lanjut Bamsoet, DPR RI setidaknya telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,61 triliun dengan melibatkan 18 kementerian dan lembaga setingkat kementerian untuk menyukseskan berbagai program terpadu daerah perbatasan. 

 

“Problematika wilayah perbatasan memang sangat kompleks. Namun semua itu tidak akan menyurutkan langkah dalam membangun dan memperkuat wilayah perbatasan kita. Dengan kerja sama yang solid antara DPR RI dan pemerintah, saya yakin pembangunan di berbagai wilayah perbatasan dapat terlaksana secara cepat dan tepat,” katanya. 

 

Bamsoet juga menegaskan bahwa kawasan ruang udara  atau Flight Information Region (FIR) Natuna harus sepenuhnya dipegang Indonesia yang saat ini FIR Natuna masih dipegang oleh otoritas Singapura. 

 

"FIR di Natuna sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan kegiatan di ruang udara perbatasan Indonesia. Oleh karena itu, FIR Natuna ini harus secepatnya dikuasai oleh Indonesia. Masalah FIR ini tidak hanya menyangkut keselamatan penerbangan saja, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara,” tegas Bamsoet. 

 

 

Reporter: Syafril Amir

Editor: Rico Mardianto