RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo membantah tuduhan bahwa lembaga yang dipimpinnya mendukung lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia.

 

"Tidak benar sama sekali kalau ada tuduhan DPR mendukung LGBT. Saya akan mundur sebagai Ketua DPR jika hal itu terjadi. Karena bertentangan dengan ajaran agama dan moral bangsa," tegas Bambang dalam pertemuan dengan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Gedung MUI, Selasa  (6/2/2018).

 

Kehadiran Bambang di Gedung MUI untuk mendapatkan masukan dari MUI dan ormas Islam lainnya terkait pembahasan RUU KUHP. Hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin, Wakil Ketua Umum MUI Prof Dr Yunhar Ilyas, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi, Sekjen MUI Dr Anwar Abbas. Sedangkan Bambang didampingi Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad.

 

Bambang yang akrab disapa Bamsoet itu menjelaskan, RUU KUHP sangat penting bagi penyelenggaraan negara hukum berdasarkan Pancasila. Karena UU KUHP yang berlaku selama ini adalah peninggalan hukum kolonial Belanda, sebagian besar materinya tidak sesuai dengan kehidupan berbangsa saat ini.

 

Bamsoet menjelaskan, ada beberapa isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan RUU tersebut, khususnya dari kalangan umat Islam, antara lain LGBT, Perzinahan, Penistaan Agama, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

 

"Terkait LGBT tertuang dalam tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis yang diatur dalam Pasal 495 RUU KUHP. Ancaman hukumannya lebih berat dari pengaturan dalam KUHP, dari paling lama 5 tahun menjadi 9 tahun. Semua Fraksi di DPR RI menyetujuinya," kata Bamsoet.

 

Begitupun dengan penistaan agama, perzinahan dan KDRT, menurut Bamsoet hukumannya sudah terangkum dengan jelas dalam RUU KUHP yang sedang dibahas DPR.

 

"Saya pastikan RUU KUHP mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Kita tidak memberikan ruang bagi LGBT, Perzinahan, Penistaan Agama, maupun KDRT. Bangsa kita adalah bangsa yang berbudaya dan bermoral. Kita punya nilai-nilai luhur dari ajaran budaya dan agama. Kita bukan bangsa barbar yang tak beradab," jelas Bamsoet.

 

Pada kesempatan tersebut, Bamsoet juga berjanji kepada jajaran pengurus MUI akan mendorong Menteri Agama, Menteri Keuangan dan pihak terkait agar MUI bisa menjadi Satuan Kerja (Satker) tersendiri. 

 

"Saya akan meminta kepada Komisi VIII DPR untuk memperjuangkan MUI bisa menjadi Satker sendiri. Karena kita ketahui MUI sangat banyak mengurusi permasalahan umat, sementara anggaran yang didapat jauh dari mencukupi," tambah Bamsoet. 

 

Reporter:  Syafril Amir

Editor:  Rico Mardianto