PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - DPRD Pekanbaru telah mewanti-wanti agar kasus pungli tidak berulang di kalangan PNS. Namun, ketika adanya kasus pungli terhadap ZH, oknum Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kota Pekanbaru, sebagai tersangka oleh Polda Riau, sangat disayangkan.

 

"Ini harus jadi pelajaran dan peringatan bagi PNS. Kedepannya, tidak ada lagi pungli kepada masyarakat. Apalagi melanggar aturan yang ada," tegas Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga SE, Selasa (1/8).

 

Menurut Politisi PDIP ini, kasus pungli sangat memperburuk citra pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Apalagi masyarakat sekarang sudah responsif dan aktif melaporkan, jika ada kejadian di lapangan.

 

"Mari kita introspeksi diri masing-masing. Bagaimana sumpah ketika menjadi PNS. Sebagai abdi negara yang tidak boleh menyakiti hati masyarakat. Pungli tersebut termasuk menyakiti hati masyarakat. Jadi, jangan dibuat-buat lagi," kata Romi.

 

Karena itu, pihaknya meminta Walikota untuk menempatkan para ASN yang benar-benar punya integritas, dan loyalitas kepada masyarakat dan mau bekerja. Walikota harus menanamkan semangat dan revoluasi mental tersebut kepada ASN.

 

"Jangan hanya himbauan, tapi action nyata di setiap OPD. Jika perlu dibuat pakta integritas, bahwa bagi ASN yang melakukan hal-hal di luar aturan, maka harus menerima resiko. Selain aturan hukum, juga langsung dimutasi atau dinonjob-kan. Ini yang harus dilakukan Walikota," kata Romi.

 

Kepada masyarakat, dia juga meminta untuk aktif melaporkan, jika ada aksi atau tindakan para ASN yang melanggar aturan, terutama pungli.

 

Seperti diketahui, penetapan ZH sebagai tersangka, berdasarkan hasil OTT oleh Polda Riau pada April 2017 lalu, di ruang pengurusan Penertiban Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Dinas PU dan Tata ruang Kota Pekanbaru. Beberapa oknum honorer dibawa untuk dimintai keterangannya dan kini juga ditetapkan sebagai tersangka.

 

Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 02 Agustus 2017

 

Reporter: Joni Hasben

Editor: Nandra F Piliang