Triwulan Kedua

Realisasi APBD Riau Capai 17,12 Persen, Fisik 18,43 Persen

Realisasi APBD Riau Capai 17,12 Persen, Fisik 18,43 Persen
PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Memasuki triwulam kedua, realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2017, untuk anggaran sudah mencapai 17,12 persen, sedangkan untuk realisasi fisik mencapai 18,42 persen.
 
Asisten II Setdaprov Riau, Masperi, mengatakan, realisasi tersebut terus akan bergerak hingga masuknya pembahasan APBD Perubahan 2017.
 
"Sementara realisasi berdasarkan SP2D baru mencapai 17,12 persen sedangkan fisik baru 18,42. Itu berdasarkan SP2D ya, bisa saja berubah," ujar Masperi, Rabu (31/5).
 
Dijelaskan Masperi, dari kegiatan yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ada kegiatan yang bisa saja tidak dijalankan. Karena sesuai dengan arahan dari pimpinan dan ekspose dari Sekda, ada rasionalisasi anggaran di seluruh OPD.
 
"Kalau tidak salah nanti kita akan ada minus anggaran hingga mencapai Rp600 Miliar. Makanya ada rasionalisasi, jadi bisa saja ada kegiatan di OPD yang tidak jalan pada saat karena terkena rasionalisasi," jelas Masperi.
 
"Sekarang ini proses rasionalisasi di masing-masing OPD dalam tahap finalisasi. Jadi rasionalisasi anggaran kita ini untuk mengantisipaai minus anggaran yang mencapai Rp600 Miliar," tambah Masperi.
 
Setelah rasionalisasi semua kegiatan dari OPD dikumpulkan, dilanjutkan dengan pembahasan APBD Perubahan, yang ditargetkan akan bahas pada awal Juli. Sedangkan untuk finalisasi rasionalisasi target pada bulan Juni.
 
"Jadi Pergubnya nanti kita targetkan pada tanggal 26 Juni, dan tahapan APBD Perubahan Juli sudah mulai dibahas. Tahapan pembahasan itu ada pembahasn minus dan tahapan plusnya," ungkap Masperi.
 
Tahapan perubahan minus kata Masperi, membalancing berapa yang masuk anggaran yang harus diseimbangkan dengan anggaran yang keluar. Sedangkan perubahan plus ketika mendapatkan pembiayaan baru atau menambah, mendapat tambahan anggaran dari pusat.
 
"Jadi kalau kita mendapatkan anggaran tambahan dari pusat seperti, DBH yang bertambah karena naiknya harga Migas, dan ada juga tambahan dari PAD kita yang meningkat, itulah yang perubahan plus. Kalau yang minus kalau nantinya ada kemungkinan tunda salur dari pusat. Itulah sebabnya ada optimalisasi, jangan sampai ada gagal bayar," terang Masperi.
 
Baca juga di Koran Haluan Riau
 
Reporter: Nurmadi
Editor: Nandra F Piliang