PEKANBARU (riaumandiri.co)-Rencana Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, untuk memastikan anggaran pengadaan 163 orang tenaga sekuriti di DPRD Riau, urung direaliasikan. Seharusnya, pada Sabtu (11/3) malam lalu, Gubri sudah bisa meminta keterangan terkait anggaran itu dari Sekretaris DPRD Riau, Kaharuddin. Namun Kaharuddin tak hadir memenuhi panggilan Gubri, dengan alasan sakit. 

 

"Saya sudah panggil dia (Kaharuddin) tapi dia alasannya sakit. Nanti saya panggil lagi," kata Gubri, Minggu (13/3), saat pertemuan dengan pemimpin redaksi media cetak dan online di Riau.

 

Disinggung mengenai keberadaan 163 orang tenaga sekuriti yang akan menjaga Gedung DPRD Riau termasuk 65 orang di antaranya akan menjaga masing-masing anggota DPRD Riau, Gubri juga mengatakan belum mengetahui pasti.

 

Karena itulah, ia perlu menerima keterangan dari Sekwan. "Makanya saya panggil Sekwan dulu, bagaimana sebenarnya," kata Gubri.

 

Gubri juga mengatakan, selain hal tersebut dipertanyakan kepada Dewan, ia juga meninta agar meminta keterangan dari Ketua DPRD Riau. Salah satu hal yang akan ditanyakan, mengapa pengadaan sekuriti yang menggunakan uang rakyat tersebut bisa disetujui Dewan.

 

"Ya kalau memang itu dibutuhkan, dan ini kan domainnya Sekretariat DPRD. Seharusnya ini ditanyakan juga langsung ke Ketua DPRD, coba saja tanya," ungkap Gubri.

 

Terkait dengan anggaran yang mencapai Rp5,6 miliar, Gubri menilai, seharusnya anggota DPRD Riau lebih tahu bagaimana kondisi keuangan Provinsi Riau saat ini. Di seluruh satuan kerja ada rasionalisasi, jika memang tidak perlu bisa saja dievaluasi.

 

"Saya rasa teman-teman di dewan itu sudah tahu kondisi keuangan kita. Kalau memang itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, tidak dipakai itu kan nanti jadi Silpa. Nanti bisa disesuaikan di perubahan," tutupnya. 

 

Seperti dirilis sebelumnya, sorotan dari internal anggota DPRD Riau terhadap pengadaan tenaga sekuriti, kembali menghangat. Hal itu terkait pernyataa Sekwan DPRD Riau Kaharuddin di media massa, yang dinilai tak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. 

 

Bahkan, anggota DPRD Riau Muhammad Adil, meminta Gubri mencopot Kaharuddin. Yang bersangkutan dinilai tidak bekerja tidak sesuai prosedur, dan kerap melontarkan statemen yang kontradiktif.

 

Khususnya terhadap tenaga sekuriti untuk masing-masing anggota Dewan. Adil menegaskan, hal itu tidak benar adanya.

 

"Kemarin kata dia, fiktif, gini gini kan. Kalau ini (personil sekuriti melekat ke anggota Dewan,red) lebih fiktif lagi. Saya tak tahu kalau ada sekuriti melekat sama Dewan," sambungnya.

 

Sedangkan anggota Dewan lainnya, Musyaffak Asikin, dengan tegas mengatakan kalau dirinya tidak pernah memiliki sekuriti yang diadakan Sekwan. "Yang jelas aku merasa tidak punya sekuriti. Yang aku rasakan aku tidak punya sekuriti. Sejauh ini kita tidak tahu," ujar Musyaffak.

 

Dengan singkat, anggota Dewan dari Fraksi PKB DPRD Riau, Abdul Wahid, juga mengatakan tidak ada sekuriti yang melekat padanya. "Tida ada," jawabnya singkat.

 

Jawabannya yang sama, juga terlontar dari mulut Politisi PKS yang berkantor di rumah rakyat, Mansyur HS. "Belum ada," katanya.

 

Sedangkan anggota Dewan lainnya, Yulianti mengaku pihaknya lebih butuh staf ahli, untuk membantu kelancaran kerja. "Kalau Saya, tidak perlu dikawal Satpam (sekuriti,red). Kalau pribadi, saya rasa tidak perlu," kata Legislator asal Rokan Hulu tersebut.

 

Staf ahli yang dirasa perlu tersebut, kata Yulianti, dianggap bisa membantu kinerja anggota Dewan. Apalagi diakuinya, masing-masing anggota dewan terdiri dari disiplin ilmu yang berbeda. (nur, dok)