Medan (RIAUMANDIRI.co) - Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara mempersiapkan koordinator wilayah (Korwil) untuk tenaga pengawas ketenagakerjaan. Hal ini setelah kewenangannya beralih dari daerah ke provinsi.

 

Kepala Disnaker Sumut melalui Kabid Pengawasan Frans Bangun mengatakan keberadaan pengawas ketenagakerjaan yang sebelumnya hanya ada di 18 kabupaten/kota, dilakukan efisiensi agar bisa meliputi 15 daerah lainnya yang belum ada. 

 

“Sebenarnya koordinator yang lama sudah ada, tetapi yang 18 kita ciutkan supaya lebih efisien. Koordinatornya, digabung untuk beberapa kabupaten/kota,” ujar Frans Bangun, Kamis (2/3).

 

Penggabungan tersebut, dilakukan bagi daerah yang berdekatan jaraknya. Sehingga, untuk satu beberapa kabupaten/kota, memiliki induk yakni korwil guna mengkoordinir tenaga pengawas yang dikoordinir. “Untuk Indonesia, kita yang pertama kali membentuk koordinator. Misalnya untuk kepulauan Nias, satu korwil.

 

Tentu akan kita gabung yang mana yang terdekat wilayahnya supaya ada induknya,” katanya yang menyebutkan sedang menyusun pembagian tersebut.

 

Namun diakui saat ini pihaknya masih kekurangan personel pengawas di 33 kabupaten/kota, terutama yang selama ini belum ada tenaga pengawas. 

 

Hal tersebut menurutnya agar tenaga kerja yang ada bisa terlindungi dan tidak merasa takut khusus nya ketika melakukan demonstrasi. “Jadi tugas pengawasan ini bukan mencari kenyamanan dan jabatan,” pungkasnya. (BSc)