PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal mengklaim kegiatan dan program yang dijalankan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) hanya seremonial belaka. Pihaknya menghimbau kegiatan PPA dapat menyentuh sasaran yang sesungguhnya.

 

Dinas PPA Kota Pekanbaru ini diminta untuk melakukan kegitan yang betul-betul dapat menanggulangi persoalan, seperti kasus perempuan dan anak. Sebanyak 102 kasus ditangani di Polresta Pekanbaru saat ini.

 

Menurut Nofrizal, kasus ini persoalan serius, karena jumlah 102 itu hanya yang dilaporkan, sementara yang tidak dilaporkan, mungkin saja berjumlah ribuan.

 

"Terbukti kasus Panti Asuhan Tunas Bangsa, di situ ada Panti Jompo, ada penitipan anak juga,orang gila, dengan kasus ini kita gak boleh main-main. Apakah masih bisa dikatakan Kota Pekanbaru sebagai kota layak anak," terang Nofrizal saat berbincang dengan wartawan, Kamis (2/3).

 

Politisi PAN ini meminta agar Dinas PPA Pekanbaru bisa difungsikan dengan baik. Seperti kejadian pada ekspos PPA Pekanbaru kepada Komisi III yang membidangi sosial dan mitra kerja Dinas PPA. Dalam ekspos tersebut menurut Nofrizal masih sebatas seremonial dan perlu dipertajam lagi.

 

"Ternyata masih sebatas seremonial. Kita inginnya bersama-sama membuat program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kan banyak itu, lakukan penyuluhan di kelurahan-kelurahan, di sekolah-sekolah. Anak dan perempuan lebih banyak di sekolah. Masa pertumbuhan perlu dilakukan pengawasan. Berapa banyak SD di Kota Pekanbaru, mereka butuh penyuluhan. Kalau seremonial yang datang itu-itu saja," tegasnya.

 

Sementara Kepala Dinas PPA Wahyuddin saat dikomfirmasi menerangkan bahwa kendala saat ini masih berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM). "Sebagai OPD baru, inilah kendala kita, termasuk masalah anggaran. Sementara ini kita akan fokus untuk membenahi ini," terang Wahyuddin.

 

Dijelaskan Wahyuddin, sekitar 90 persen tenaga yang ada di OPD yang baru terbentuk di tahun ini, belum mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing.

 

Selain masalah SDM, kata Wahyuddin, mengenai anggaran yang disediakan untuk dinas yang dikelolanya dinilai masih sangat kecil yakni hanya Rp2,7 miliar total secara keseluruhan.

 

Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 03 Maret 2017

 

Reporter: Joni Hasben

Editor: Nandra F Piliang