JAKARTA (riaumandiri.co)-Kurang dari satu jam setelah aktif kembali sebagai Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali membuat pernyataan yang memicu polemik, Sabtu (11/2) lalu. Dalam sambutan penyerahan kembali jabatannya itu, Ahok mengatakan memilih pemimpin karena agama melanggar konstitusi.

Menyikapi hal itu, tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI,
Nasrulloh Nasution mengatakan, pernyataan Ahok tersebut menunjukkan bahwa ia memang dengan sengaja melecehkan agama Islam. Karena dalam Islam pesan memilih pemimpin Muslim itu merupakan perintah Alquran.

"Ya bisa diartikan seperti itu," ujarnya, Minggu (12/2).

Menurut dia, bukan hanya kali Ahok menyampaikan ketidaksukaannya terhadap pesan Alquran tersebut. Bahkan, dia mengatakan, berkali-kali terbukti Ahok menyampaikan protesnya terhadap pesan Alquran yang memerintahkan seorang Muslim wajib memilih pemimpin beragama Islam. Hal itu juga seperti yang Ahok pernah sampaikan dalam bukunya.

"Kemudian belakangan bahkan ada video yang memuat pernyataan Ahok mempermainkan 'Al Maidah' sebagai username wifi dan 'kafir' sebagai password-nya," tambah Nasrulloh.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menunjukkan ada niat dengan sengaja melecehkan Alquran khususnya surat Al Maidah ayat 51. Hal itu akan dibuktikan dalam kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok, yang saat ini sedang berproses di pengadilan.

Tak Melawan Konstitusi
Terpisah, tanggapan juga datang dari Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. Ia menegaskan, masyarakat bebas menentukan pilihannya dalam Pilkada. Konstitusi melindungi publik dalam menentukan pilihannya.

Dikatakannya, konstitusi yang sah dan legal di NKRI yaitu UUD NRI 1945, jelas tidak melarang apalagi menganggap memililh pemimpin berdasarkan agama sebagai melawan konstitusi.
"Sebab UUD 1945 pasal 29 ayat 2 (yang tak mengalami perubahan) jelas menyebutkan bahwa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu," terangnya'."

Hidayat menambahkan, dalam Islam kepemimpinan dan memilih pemimpin diatur dalam Almaidah ayat 51. Sebelumnya pasal 28 E ayat 1 UUD 1945 dengan tegas menentukan bahwa kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut ajaran agama adalah hak asasi manusia yang dilindungi dan diakui oleh negara.

"Jadi pernyataan Basuki Tjahaja Purnama, cagub berstatus terdakwa dalam kasus penistaan agama itu, jelas malah itulah yang bertentangan dengan konstitusi RI yaitu UUD 1945," kata Hidayat.

Ia menilai seharusnya pejabat memberi pencerahan rakyat tentang paham dan praktik konstitusi yang jujur, baik, dan benar. Tidak justru menyampaikan paham yang salah dan dibumbui dengan ancaman melawan Tuhan Yang Maha Esa pula.

Saat acara di Balai Kota, Ahok mengatakan mereka yang memilih pemimpin berdasarkan agama melawan konstitusi. "Harus tahu persis kenapa pilih A, B, C. Jadi kalau berdasarkan agama itu juga saya nggak mau larang. Kita bisa berdebat soal itu dan karena itu juga saya disidang. Tapi saya bisa katakan Anda melawan konstitusi yang ada di NKRI kalau memilih orang berdasarkan agama," ujar Ahok ketika itu.

Jangan Mau Diadu

Sebleumnya, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) yang Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), Habieb Rizieq Syihab, menyampaikan kepada umat Islam di Indonesia agar tetap menjaga ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim dan jangan terprovokasi untuk diadu domba dengan pemerintah.

Hal ini disampaikan Habib Rizieq dalam pidatonya saat acara Tausyiyah dan Doa untuk Keselamatan Bangsa di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (11/2). Pidato Habib Rizieq yang juga sebagai penutup acara ini sekaligus mengingatkan umat Islam untuk tidak lengah dengan musuh Islam termasuk dengan kasus penodaan agama oleh Ahok.

"Saya ingin ingatkan umat Islam yang ikut acara ini, bahwa kita harus terus menerus dan tidak boleh berhenti menguatkan ukhuwah islamiyah diantara umat Islam Indonesia saat ini. Kita tidak boleh bercerai berai membela kalimah Allah dan membela agama Allah dan bangsa kita," kata Habib Rizieq.

Ia mengatakan berbagai aksi bela Islam yang telah digelar sejak pertama hingga kemarin 212, termasuk hari ini 112 tidak lain dan bukan hanya digelar untuk mencari ridho Allah. "Apapun resikonya kita tak peduli karena kita hanya mencari ridho Allah," ujarnya.

Kepada pemerintah ia ingin mengingatkan  jangan sekali kali aksi bela islam dipahami anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti Pancasila. "Demi Allah, kami cinta NKRI, cinta kebhinnekaan dan cinta Pancasila," tegas Rizieq.

Karena itu ia bersyukur kemarin dirinya bersma pimpinan GNPF MUI telah bertemu Menkopolhukam Wiranto untuk berdialog dan menyamakan pemahaman. Walaupun Wiranto sempat dijadwal akan hadir di acara ini, Rizieq berharap kesalahpahaman antara pemerintah dengan ulama dan umat Islam ini tidak terjadi lagi. (rol, ral, sis)