Polri Diminta Tetap Proses Anton Charliyan

Polri Diminta Tetap Proses Anton Charliyan
JAKARTA (riaumandiri.co)-Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan saat ini tidak lagi menjadi pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, terhitung sejak (21/1) lalu. Kendati demikian, Front Pembela Islam meminta agar Polri tetap mengusut yang bersangkutan, terkait bentrok massa ormas GMBI dengan FPI beberapa waktu lalu. Bukan justru memberikan kesempatan untuk cuci tangan.
 
"Tetap (proses) masa dia mau cuci tangan," ujar Ketua Umum FPI, Ahmad Sobri Lubis, Minggu (29/1).
Menurutnya peristiwa bentrokan di Mapolda Jawa Barat antara massa FPI dan GMBI, terjadi semasa Anton Charliyan masih menjabat sebagai Pembina GMBI. Artinya pada saat itu Anton masih bertanggung jawab atas apa-apa yang menimpa anggot FPI. 
 
"Ya tetap, kan kejadian peristiwanya di saat dia menjadi pembina. Dia mengerahkan orang bersenjata bawa senjata tajam bawa balok dan kami punya rekaman dan buktinya," kata Sobri.
 
Jika polri tidak menindak Anton dengan cara melepaskan jabatan pembina GMBI tersebut, kata Sobri, maka tidak masalah. Hanya saja, pihaknya dapat menilai bagaimana profesionalitas polri dalam menindak anggotanya di dalam internal polri sendiri.
 
"Itu namanya profesional kepolisian yang kami tuntut.  Kalau orang lain gampang banget, tapi ini kejahatan anggota Polri sendiri melakukan perbuatan itu. Kami mau lihat bagaimana sikapnya, bisa dia menegakkan hukum ke dalam? Itu namanya ada keadilan, itu yang kami tuntut di sini," ucapnya.
 
Ditambahkan juru bicara FPI, Slamet Ma'arif bahwa pihaknya belum menerima konfirmasi dari pihak Polri terkait point-point yang diajukan saat unjuk rasa di Mabes Polri pada (16/1). Terakhir, menurut Ma'arif, masih ditampung. "Ditampung tapi sampai sekarang belum ada realisasinya," kata dia melalui pesan singkat.
 
Tidak ada tanggapan dari polri, sambungnya, membuktikan bahwa keadilan di Indonesia memang sedang krisis. Aparat penegak hukum dianggap tebang pilih dalam memproses laporan dari masyarakatnya. "Emang ini negara sedang krisis keadilan, Penegakan hukum terlihat tebang pilih dilihat dulu siapa orangnya," ujar Maarif. (rol/sis)