BANGKINANG (RIAUMANDIRI.co) - Berangkatnya puluhan Kepala Desa dan unsur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Kampar ke Yogyakarta sangat disayangkan Kepala Badan Pemberdayaan Pemerintah dan Masyarakat Desa (BPMPD) Kampar, Surya Budhi.

 

"Kita sangat menyayangkan dan menyesalkan adanya Kades dan sejumlah unsur Badan Usaha Milik Desa Kampar yang melakukan perjalanan ke luar daerah apalagi kabarnya hingga saat ini mereka masih ada yang terlantar di Yogja," bebernya, kemarin.

 

Ia menuturkan, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kampar sebelumnya telah menyampaikan rencana Bimtek itu kepada Pj Bupati. Namun Pj Bupati belum memberi izin.

 

Alasannya saat ini Pemerintah Kabupaten Kampar sedang fokus membahas APBD Perubahan 2016 dan APBD Murni 2017. "Ia sendiri pun telah melarang perjalanan ke luar daerah itu digelar," tambahnya.

 

Menurut Surya, perjalanan Bimbingan Teknis tanpa izin itu adalah ulah oknum bawahannya. Ia mengatakan, oknum BPMPD itu telah bertindak di luar batas kewenangan. Oleh karena itu, ia akan menindak tegas oknum tersebut.

 

Surya mengaku telah memerintahkan Kepala Bidang terkait untuk memanggil oknum tersebut. Ia menduga, oknum BPMPD diam-diam berkolaborasi dengan Kepala Desa untuk melaksanakan perjalanan tersebut.

 

"Saya akan memberi sanksi tegas kepada oknum itu. Ini sudah melewati batas kewenangan," tandas Surya. Ia menyarankan rombongan lebih baik pulang saja. Meski ia belum memutuskan solusi bagaimana pertanggungjawaban anggaran Bimtek yang telah terpakai.

 

Hal senada juga disampaikan, Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kampar, Syofian Dt. Majo Sati. Menurutnya, selain belum mendapat restu Pj Bupati, kepergian oknum Kades dan BUMdes juga terindikasi melanggar hukum.

 

"Dalam aturannya, tidak ada Bimtek untuk Unsur BUMdes, yang ada dana penyertaan dan itu tidak boleh digunakan untuk Bimtek. Kabarnya ada 3 orang yang berangkat Kades, Ketua dan Bendahara Bumdes," pungkasnya.

 

Reporter: Ari Amrizal

Editor: Nandra F Piliang