Pangkalan Kerinci (RIAUMANDIRI.co) - 6 Fraksi di DPRD Kabupaten Pelalawan pada Sabtu Siang (16/12) akhir pekan lalu menggelar rapat peripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017, yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan oleh Tim TAPD.

 

Penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Pelalawan ini setelah disampaikannya Ranperda APBD Kabupaten Pelalawan tahun 2017 dari pemerintah kabupaten ke DPRD pada Jum’at malam (15/120 lewat paripurna dewan yang diserahkan langsung dari Wakil Bupati Pelalawan Drs H Zardewan MM kepada Ketua DPRD Pelalawan Nasarudin SH MH, dengan total anggaran yang di sampaikan sebesar Rp.1.791.152.704.942,-.

 

Adapaun fraksi yang menanggapi terhadap Ranperda APBD 2017 yakni dari Fraksi Gerindra Plus yang disampaikan oleh H. Oerpan. Melalu Fraksinya, dia menyampaikan bahwa minimnya setoran pajak yang diterima oleh Pemkab Pelalawan saat ini dari wajib Pajak, maka pemerintah daerah diminta agar melakukan peninjauan ulang terhadap pelaku atau tenaga teknis yang mengelolah perpajakan, dan peninjauan ulang tersebut dilakukan harus diseluruh SKPD, dan diharapkan dapat di[ilih kembalo tenaga-tenaga teknis yang mampu dalam mengelolaj pajak dan mampu menggali potensi penerimaan retribusi dan pajak daerah.

 

Selain itu juga, pemerintah daerah juga dinilai kurang memaksimalkan sumber penerimaan dari sektor lain seperti penerimaan dari pajak air bawah tanah dan air permukaan (ABT/AP) dan juga dinilai tidak sebandingnya promosi wisata bono namun masih rendahnya tingat kunjungan pariwisata yang ada di dalam negri maupun luar negri. Dan yang terakhir terkait pernyetaan modal yang dipercayakan oleh BUMD tuah sekata hal ini dinilai sangat tidak tepat karena dinilai tidak memiliki kontribusi yang maksimal untuk itui kalau dinilai tidak menguntungkan lebih bagus ditutup saja BUMD Pelalawan tersebut.

 

Sedangkan Frkasi Hanura Demokrat yang disampaikan oleh Evi Zulfian menegaskan bahwa saat ini fraksinya memberikan apresiasi positif terhadap Ranperda 2017 yang diajukan, dan pembelanjaan anggaran yang diajukan saat ini masih dinilai wajar karena tidak ada terlihat anggaran yang mencolok untuk kegiatan seremonial. Artinya anggaran yang tersedia untuk kebutuhan kegiatan yang dibutuhkan saja. 

 

"Yang jelas Fraksi Hanura Demokrat sangat berharap kalau anggaran yang ada bisa digunakan untuk kegiatan peningkatan pelayanan dan pemerataan pembangunan di daerah," ungkap Zulfian.

 

Sementara itu pandangan umum dari Fraksi PAN Plus yang disampaikan oleh Sudirman Laham, semua kegiatan dalam Ranperda yang diajukan sangat tepat sasaran, namun ada sejumlah masukan yang perlu dipenuhi dan direalisasikan pada kegiatan di tahun anggaran 2017 mendatang. 

 

Kegiatan yang dinginkan di antaranya terait keluhan pelayananan penyedia air bersih bagi warga se Kabupaten Pelalawan terutama warga kota Pangkalan Kerinci yang saat ini sedang mendambakan air bersih. 

 

Selain air bersih, Sudirman juga menyampaikan agar infrastruktur Kota pangkalan Kerinci perlu dibenahi, mulai penataan kota bangunan dan tata ruang juga harus dibenahi untuk memperindah wajah kota tersebut. 

 

Serta penyertaan modal bagi BUMD tuah sekata yang diberi amanat oleh Pemda Pelalawan dalam mengelolah usaha, dinilai tidak memberikan keuntungan yang signifikan.

 

Selanjutnya Fraksi Mahdani Pelalawan yang dibacakan oleh Junaidi Purba. Dalam pandangannya, Fraksi Mahdani sangat mendukung program pemerintah saat ini, mulai dari program pembangunan kawasan teknopolitan, penggunaan anggaran yang transparan serta pemakaian anggaran yang memiliki skala prioritas dan yang terpenting yakni Pemda diharapkan dapat mengurangi kegiatan seremonial.

 

Kemudian pandangan umum dari Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Golkar Baharudin yang mengatakan, saat ini kondisi keuangan yang minim, Pemda diminta harus mempergunakan kanya tepat guna, dan untuk pelayanan administrasi kependudukan yang saat ini dinilai kurang memadai.

 

Sebab itu diharapkan pemerintah daerah dapat membangun kembali sebuah ruangan pelayanan di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.

 

Pemerintah daerah juga harus merubah wajah kota ibukota Kabupaten Pelalawan agar menjadi ikon bagi para masyarakat yang melihatnya ketika melintas di Kota Pangkalan Kerinci supaya lebih berkesan. Seperti membangun taman kota, hutan kota, penataan kota agar lebih tertib dan indah. 

 

 

“Bupati juga harus menempatkan para pegawainya yang diangggap mampu dan mau bekerja keras serta mendukung 7 program strateginya,” kata Bahar.

 

Dan yang terakhir yakni pandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Syafrizal SE. Dalam pandangan umumnya Syafrizal menyampaikan, fraksinya meminta agar kota Pangkalan Kerinci bisa memiliki ikon yang dapat dikenal oleh warga.

 

Selain ikon, untuk pembangunan Dreinase scunder kota Pangkalan Kerinci yang berpusat di Kerinci Timur saat ini boleh dikatakan gagal dan tidak bermanfaat sama sekali sementara biaya yang dikeluarkan sudah cukup banyak.

 

Selain itu juga terkait pelalawan sehat, saat ini masyarakat Kuala Kampar sangat membutuhkan sebuah alat transportasi laut berupa ambulan speedboat yang bisa memberikan pelayanan jasa angkutan lebih cepat.

 

Mengenai permasalahan Pelalawan terang, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar PLN bisa memberikan pelayan dan ikut mewujudkan program pelalawan terang serta memastikan pasokan daya dengan kebutuhan daya yang dibutuhkan seimbang.

 

Serta pelayanan, Fraksi PDI Perjuangan sangat menginginkan pelayanan masyarakat di seluruh instansi bisa berjalan lancar tanpa hambatan. 

 

"Begitu juga degan program peningkatan pemerataan pembangunan juga bisa benar-benar terealisasi pemerataannya, sehingga dengan demikian peningkatan perokonomian warga akan segera terwujud setelah semuanya bisa terealisasi," Ungkap Syafrizal.(adv) 

 

Editor: Nandra F Piliang