Pemprov tak Jamin Daerah Terima Bankeu

Pemprov tak Jamin Daerah Terima Bankeu

PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Pemerintah Provinsi Riau, belum bisa menjamin akan memberikan Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota pada tahun ini. Sejauh ini, Pemprov Riau masih menunggu regulasi Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat.

Pemprov Sebagai gambaran, pada tahun lalu Riau menerima Bantuan Keuangan (Bankeu) dari pemerintah pusat sebesar Rp1,6 triliun. Namun untuk tahun ini, belum ada kepastian apakah bantuan serupa kembali akan diterima atau tidak.

Menurut Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi, pemberian Bankeu oleh pusat tergantung fiskal yang dihitung dari kemampuan provinsi. Pihaknya memprediksi, Bankeu yang akan dikeluarkan sebesar Rp500-Rp600 miliar.

"Sekitar 600-lah, itu hanya proyeksi. Karena kalau dilihat dari sisi KUA PPAS yang kita sampaikan, kan tidak ada. Kita belum dapat sinkronisasi dana DAU (Dana Alokasi Umum, red). Jadi DAU kita itu masih by regulated ya, bukan by perhitungan," terangnya, Kamis (10/11).

Sesuai  Keputusan Kementerian Keuangan, pada tahun lalu DAU untuk Riau mengalami penurunan hingga Rp700 miliar. Sementara Pemprov menganggarkan anggaran dari DAU yang akan diterima sebesar Rp1,4 triliun. Dana itu tujuannya untuk gaji dan tunjangan pegawai.

"Karena kita menghitung dari jumlah pegawai kita yang bertambah hingga mencapai 9 ribu lebih pegawai. Bayangkan, jumlah pegawai yang dialihkan ke Provinsi melebihi jumlah pegawai yang ada, saat ini sekitar 8 ribu lebih pegawai. Jadi kelemahannya itu tahun ini belum ada keputusan resminya," terangnya lagi.

Untuk evaluasi Bankeu dari Provinsi ke daerah, menurut Sekda dari anggaran yang digelontorkan ke kabupaten/kota sebesar Rp1,6 triliun, sisa lebih anggarannya mencapai Rp600 miliar.

"Kondisi ini mungkin karena regulasinya dimana masa perencanaannya di ujung tahun," tambahnya.

4 Sektor Sementara itu, Untuk tahun 2017 mendatang, Pemprov Riau akan memberikan Bankeu untuk empat atau bertambah dibanding tahun sebelumnya yang hanya ditujukan untuk tiga sektor. Keempat sektor tersebut adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pariwisata.

"Ada tambahan untuk Bankeu pariwisata daerah, ini menjadi prioritas tambahan kita untuk mengembangkan potensi wisata daerah," tutupnya. (nur)