PEKANBARU (RIAUMANDIRI.co) - Pemerintah Provinsi Riau memberikan dukungan kepada Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Riau dalam hal pembangunan perumahan yang tertata. Namun dengan bentuk dukungan tersebut tidak serta membuat perusahaan perumahan di Kota Pekanbaru, bisa melakukan pembangunan sembarangan.

"REI jangan sembarang sikat saja, kalau ada tanah kosong langsung dibuat perumahan," kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, usai membuka acara rapat kerja daerah DPD REI, Senin (7/11) di Hotel Pangeran Pekanbaru.

Dikatakannya, agar tata kota di Riau bisa tetap terjaga dan susunan tata letak bisa sesuai dengan yang direncanakan. Maka pihaknya mengharapkan kepada para pengembang maupun developer, agar melakukan komunikasi terlebih dahulu, baik dengan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk masalah perencanaan supaya tersusun matang. Dengan kata lain, pemerintah tidak ini tata letak Kota Pekanbaru yang sudah baik jadi tidak beraturan.

"Sebelum lakukan perencanaan pembangunan, hendaknya ada koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah setempat. Ini bertujuan agar pembangunan yang dilakukan bisa sesuai dengan yang direncanakan, dan tata letak bangunan bisa lebih beraturan," ujar Andi.

Menurut Gubri, selain berbisnis, REI juga diminta untuk memberikan sumbangan pemikiran. Perlu duduk satu meja untuk merumuskan ini dengan tujuan supaya banyak menarik minat investor dan wisatawan.

Ada banyak konsep bagus di negara-negara asing bisa dibawa ke Riau dalam hal penataan kota. Apalagi dengan posisi strategis Riau, yang menjadi harapan di Pulau Sumatera.

Penataan pembangunan perumahan perlu diperhatikan karena tidak mungkin lagi untuk mengatur kembali tata kota. Satu-satunya cara, lewat pem bangunannya sendiri yang biasanya dilakukan REI.

Sementara itu, menanggapi Ketua DPD REI Riau, Amran Tambi mengatakan sudah dua tahun dirinya mengemban amanah dan sekaligus melaksanakan tugas organisasi DPD REI Riau.

Dalam kurun waktu tersebut ia telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. "Banyak hambatan dan rintangan yang saya rasakan dalam menjalankan roda organisasi DPD REI Riau, " ungkapnya.

Namun dengan tekad yang kuat, serta kerja sama yang baik dari seluruh pengurus dan anggota sehingga berbagai program dapat dilaksanakan dengan baik.
Dia menambahkan REI Riau sudah melakukan kegiatan sosial, "Rei Riau telah melakukan REI EXPO dan bedah rumah untuk kegiatan sosial sebesar Rp1 miliar, " ujarnya.

Dia mengakui masih banyak program yang perlu ditingkatkan pelaksanaannya, sehingga dengan Ketua DPD REI Riau selanjutnya, semoga REI Riau kedepannya semakin jaya dan mendapatkan tempat di hati masyarakat. Dia juga berharap agar semua pihak dapat memanfaatkan momen RAKERDA dengan sebaik-baiknya demi kemajuan dan kejayaan REI.

Begitupula halnya, ia juga mengaku optimis pertumbuhan properti di Riau akan meningkat, setelah adanya pelemahan ekonomi nasional. Meski saat ini, dari target pembangunan 8.000 unit rumah, baru terealisasi sebesar 60 persen yakni sebanyak 4.800 unit rumah.

"Kita tahu ya, dipertengahan tahun 2014-2015 ekonomi nasional lagi melemah. Tapi Alhamdulillah sekarang ini pertumbuhan properti di Riau akan jauh meningkat kedepannya," paparnya.

Dia mengakui, pencapaian pembangunan yang dilakukan oleh pihaknya jauh dari target. Tapi, jika dibanding provinsi lain se-Sumatera, pencapaian pembangunan properti di Riau jauh lebih bagus.

"Kita saat ini sudah mencapai 60 persen lah untuk pembangunan properti di Riau. Dari total target pembangunan mencapai 8.000 rumah," jelasnya.
Terkait dengan adanya pernyataan dari Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang mengatakan bahwa terkait tata kelola pembangunan REI Riau, Tambi mengatakan akan mengikuti rencana detil dari tata ruang kabupaten kota.

"Kita tunggu pengesahan RTRW Riau, karena misalnya pembangunan properti di Pekanbaru terhenti sejak Januari dan di Dumai terhenti sejak empat tahun lalu," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, belum jelasnya RTRW Riau membuat sejumlah pembangunan di Riau cukup tersendat. Bahkan, belum selesainya RTRW ter sebut, investasi yang rencananya masuk ke Riau cukup besar juga harus terhenti. "Setidaknya, Rp 22 triliun investasi belum bisa didapat Riau karena RTRW yang belum terselesaikan," pungkasnya.***