SYAHRIAL Abdi Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau mengatakan, BUMD sekarang pengelolaannya tidak serius dan hanya menjadi lembaga ketok palu, pengesahan atau semacamnya. Berikut petikan wawancara Hartoni Yahya dan Idul Fitri Yatno mahasiswa magang Haluan Riau, Kamis (12/2).
Evaluasi seperti apa yang dilakukan pemerintah terhadap BUMD?
Salah satu bentuk evaluasinya adalah dengan menolak laporan keuangan BUMD yang menurut kita belum meyakinkan. Dan ini adalah bukti bahwa pemerintah mempelajari neraca keuangan itu. Ketika pemprov sebagai pemegang saham belum yakin dengan laporan keuangan itu dan belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai laporan keuangan itu, saya rasa wajar saja kita sebagai pemegang saham untuk menolak. Kalau selama ini laporan keuangan tidak menjadi perhatian, inilah yang akan kita perbaiki, inilah bentuk komitmen Riau untuk memperbaiki bentuk pengawasan dan pembinaan.
Bagaimana cara BUMN tersebut untuk mempertanggung jawabkan keuangan mereka?
Karena pemerintah belum mendapatkan informasi yang lebih detail, jadi kita selaku pemegang saham, kita perlu meminta pendapat lain dengan dengan meminta audit kepada auditor, yang nantinya akan menjadi pembanding. Dari situlah kita akan mengetahui hasilnya seperti apa.
Apakah hal ini di setujui oleh DPRD?
"Pemerintah sangat terbuka dengan DPRD, dan DPRD pun mendukung langkah yang di ambil oleh pemerintah ini. Jadi pemerintah bersama DPRD berkomitmen untuk bersama-sama melakukan evaluasi dan kedepannya akan kita benahi"
Apa saja alasan pemerintah untuk mengambil langkah audit dari pihak lain, dalam hal ini auditor?
"Seperti yang kita ketahui ini adalah proses bisnis yang di dalamnya ada keterkaitan. Ada perjanjian kerja sama dengan para pihak. Inilah yang kita akan coba untuk uraikan satu-satu, agar semua bisa jelas. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini BUMD kita, terutama para para pengurusnya dan komisaris yang kita tempatkan disana menjadi lebih punya rasa tanggung jawab.
Jika ditemukan permasalahan dari hasil audit nanti, apa tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah?
"Jika kita temukan masalah dan tidak ada keseriusan dalam pengurusan BUMD, kita akan melakukan teguran atau dengan sanksi. Dan kalau masih bisa dibina, kita akan melakukan pembinaan, kalau tidak bisa ya kita ganti.
Mungkin inilah sejarahnya pemerintah menolak laporan keuangan BUMD, dan perlu digaris bawahi BUMD ini bukanlah milik pribadi, sehingga membutuhkan tanggung jawab moril yang besar.
Apakah setiap tahun pemerintah melakukan pembenahan terkait BUMD?
Ya, kita selalu melakukan pembenahan setiap tahun, akan tetapi yang intensnya kita baru melakukan dua tahun terakhir ini dan kita benar-benar serius untuk menolak laporan mereka sampai mereka bisa menjelaskan secara bertanggung jawab tentang laporan keuangan mereka dengan cara mengaudit melalui auditor.***