JAKARTA (RIAUMANDIRI.co) - Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Budi Gunawan (BG), berjanji akan melihat kembali dugaan-dugaan kasus masa lalu yang belum terungkap. Salah satunya adalah kasus tewasnya aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib.

Menurutnya, pelaku dan penyebab tewasnya Munir hingga saat ini belum terungkap. "Kasus Munir kan belum jelas. Siapa yang melakukan dan sebagainya. Dugaan-dugaan masa lalu, tentu kami lihat ke depan untuk memajukan BIN," ujarnya, usai dilantik menjadi Kepala BIN BG di Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/9).

Ke depan, tambahnya, BIN akan diisi orang yang super, spesialis dan kompeten di bidang intelijen. Selain itu juga akan ada beberapa program penguatan di lembaga telik sandi Negara itu.

"Kemampuan BIN agar makin profesional, objektif, integritas. Itu perintah bapak Presiden," kata Budi Gunawan.

Cium Tangan Mega Budi Gunawan resmi menjadi Kepala BIN, menggantikan Sutiyoso. Pelantikan yang dipimpin Presiden Jokowi, Jumat sore, dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara serta petinggi TNI dan Polri hadir.

Usai pembacaan sumpah jabatan yang dipimpin Presiden Jokowi, Budi Gunawan menandatangani berita acara pelantikan. Acara kemudian ditutup dengan lagu Indonesia Raya. Setelah itu Presiden Jokowi menyalami Budi Gunawan disusul tamu undangan lain.

Saat bersalaman dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Jenderal Budi Gunawan mencium tangan Megawati. Sementara dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, keduanya melakukan salam komando dan berpose bersama di depan kamera. Begitu pula dengan eks Kepala BIN Letjen (Purn) Sutiyoso, keduanya juga melakukan salam komando.

Seiring dengan pelantikannya menjadi Kepala BIN, pangkat Budi Gunawan dinaikan menjadi Jenderal Bintang Empat. Begitu keluar dari ruang pelantikan, Budi sudah menggunakan seragam dengan bintang empat di pundaknya.

"Alhamdullilah hari ini saya sudah secara resmi menjadi Kepala BIN sekaligus dinaikkan pangkat menjadi Jenderal Polisi bintang empat. Tentu amanah ini akan saya tunjukkan lewat pengabdian terbaik sebagai prajurit Bhayangkara sejati, jiwa raga saya untuk merah putih dan NKRI," ujarnya.

Sementara, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, saat ini Budi adalah perwira tinggi Mabes Polri yang mendapat tugas di luar institusi. Status itu berlaku sampai Budi pensiun pada akhir tahun 2017 mendatang.

Boy tak menjelaskan apa dasar hukum yang digunakan untuk menaikan pangkat Budi. Namun ia menilai, tidak masalah ada dua orang yang menyandang status bintang empat di kepolisian. Sebab, Budi Gunawan bertugas di luar institusi Polri.

"Tidak di struktural. Yang di Polri cuma satu. Ini kan jabatan sama dengan menteri ya," ucap Boy. Pendekatan Sipil Terkait pelantikan itu, BIN diharapkan mampu melakukan perubahan kultur untuk menghadapi tantangan global yang menerpa Indonesia.

Peneliti PARA Syndicate, Fahri Huseinsyah menjelaskan, BIN saat ini belum adaptif menghadapi tantangan global, seperti masalah ekonomi, separatisme, instabilitas kawasan, terorisme, narkoba, serta perang digital.

Ini disebabkan kurangnya pendekatan sipil dalam operasi BIN di berbagai wilayah Indonesia. BIN selama ini kerap menggunakan pendekatan militer sehingga sulit mendapat informasi secara cepat dan akurat dari masyarakat.

"BIN belum optimal dan belum adaptif terhadap tantangan. Ini karena masih menggunakan pendekatan militer," ukar Fahri ketika diskusi 'Pergantian Kepala BIN: Reformasi Intelijen dan Kontestasi Sipil-Militer' di Jakarta.

Fahri mencontohkan, beberapa kasus konflik horizontal karena isu rasial dan agama, seperti di Tolikara, Papua dan Tanjungbalai, Sumatera Utara disebabkan kurangnya pendekatan sipil dari BIN untuk mengantisipasi hal tersebut.

"Kita banyak kecolongan kebakaran rumah ibadah. Ini kan jadi preseden di mana peran aparat negara. BIN seharusnya hadir di tengah masyarakat itu," lanjut Fahri.

Menurut Fahri, dilantiknya Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala BIN, diharapkan pendekatan sipil dalam menangani permasalahan bisa lebih optimal.

Bagi Fahri, diusungnya Budi yang berlatarbelakang polisi, diharapkan mampu menegaskan komitmen Presiden RI Joko Widodo untuk mereformasi pendekatan sipil dalam BIN.

"Ini mengafirmasi pesan presiden bahwa pendekatan militeristik sudah tidak bisa lagi menghadapi tantangan global. Presiden kan menekankan reposisi dan reformasi BIN yang harus melakukan pendekatan sipil," tandas Fahri.

Terpisah, Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Adriati, mengingatkan Jenderal Budi Gunawan segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Menurut Yuyuk, menyerahkan LHKPN merupakan kewajiban semua penyelenggara negara. "Semua penyelenggara negara saat dilantik, diberhentikan, dan dimutasi, semua harus melaporkan LHKPN," ujarnya.

Pada data yang dipublikasi KPK melalui situs acch.kpk.go.id, Budi Gunawan terakhir menyerahkan LHKPN pada Juli 2013, saat ia masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri.

Harta kekayaan Budi yang tercatat pada saat itu sebesar Rp 22,6 miliar dan 24.000 dollar AS. (bbs, dtc, kom, ral, sis)