PEKANBARU (riaumandiri.co)-Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, tugas berat sudah menanti Sekdaprov Riau yang kini diemban Ahmad Hijazi. Khususnya dalam percepatan serapan APBD Riau 2016 yang  sejauh ini belum sesuai dengan harapan. Karena itu, Sekdaprov Riau yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,


Gubri
diharapkan bisa segera menyelesaikan permasalahan itu.
Hal itu disampaikan Gubri saat melantik Ahmad Hijazi sebagai Sekdaprov Riau defenitif, Senin (1/8) di Gubernuran Riau. Ahmad Hijazi dilantik sesuai SK Presiden RI  No 73/TPA Tahun 2016, tertanggal 20 Juli 2016.

"Masalah serapan APBD ini memang harus dipersiapkan. Bersamaan dengan itu, persiapan APBD perubahan dan APBD 2017 juga harus dilakukan sejak dini," ujarnya.

Dijelaskan Gubri saat ini serapan APBD Riau baru mencapai 27 persen. Sehingga sekdaprov Riau harus kembali mengingatkan dan menegaskan seluruh kepala satuan kerja, agar memaksimalkan serapan APBD di lingkupnya masing-masing.

"Kita akan cek dan nanti saya akan berikan arahan dulu kepada TAPD untuk selanjutnya dipersiapkan rancangannya. Rencana kerja masing-masing SKPD sudah dipersiapkan. Saat ini untuk APBD Perubahan sudah menyerahkan semua SKPD nanti akan diserahkan ke Dewan," ungkap Gubri.

Sementara itu, Ahmad Hijazi, menyatakan target realisasi APBD menjadi agenda penting dalam tugasnya saat ini. Menurutnya ada faktor-faktor pendukung dalam percepatan serapan APBD Riau, sesuai dengan sistem yang akan dibentuknya. Di mana pihaknya akan membuat satu sistem yang harus dilaksanakan seluruh SKPD.

"Ada faktor pendukung yang secara sistem harus kita benahi, banyak aspek yang terkait dengan realisasi pertama mengimplementasikan perencanaan yang telah disusun. Secara aspek tugas pokok SKPD harus dijabarkan dalam kegiatan di SKPD," jelasnya.

Menurutnya perlu memantapkan sistem. Dimana sistem tersebut ada dalam siklus pencairan yang ada di SKPD dan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai badan yang memferifikasi sistem pencairan. Selain itu juga untuk realisasi fisik yang berhubungan langsung dengan biro Pembangunan.

"Langkah-langkah untuk percepyan serapan sudah dilakukan koordinasi di level pimpinan. Sudah dilakukan penajaman bagaimana target bulanan, dan ini harus diperdalam. Makanya kita bagiman dengan BPKAD dan biro pembangunan, akan bekerja dalam tim, yang akan mendampingi SKPD dalam menjalankan program. Itu lang real yang harus kita lakukan," ungkapnya.

Dengan dibentuknya tim yang akan mendampingin SKPD ini diharapkan akan bisa mendorong SKPD dalam menjalankan percepatan serapan APBD. Terutama kepada 12 SKPD yang memiliki anggaran besar, dan mengkalisifikasi SKPD yang serapannya masih dibawah 20 persen, perlu diberikan skala prioritas pendampingan oleh tim.

"Jadi fokus kita pada 12 SKPD yang memiliki serapan paling besar dan juga SKPD yang serapannya masih rendah, yang harus didampingi. Sehingga harapan kita di akhir Agustus ini serapan mencapai 50 persen," tegasnya.

Untuk diketahui, Gubernur telah memanggil satu persatu kepala SKPD dalam hal percepatan realisasi APBD 2016. Namun masih saja banyak SKPD yang masih lamban dalam menjalankan programnya. Hingga saat ini serapan APBD Riau baru mencapai 27 persen. (nur)