PEKANBARU (riaumandiri.co)-Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, tak bisa menutupi rasa kecewanya, terhadap kinerja para kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemprov Riau.

Pasalnya, hingga saat ini serapan dana APBD yang telah terealisasi, tidak kunjung sesuai dengan komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Masih banyak satuan kerja yang realisasi serapannya tidak berjalan sesuai harapan.
Tak hanya menyindir, Gubri juga sempat mengingatkan para kepala SKPD tersebut tidak lagi bertindak ngebos (berlagak seperti bos, red) dan sekedar memberi perintah kepada bawahan. Mereka juga harus turun langsung memantau dan mengawasi kinerja bawahannya.
Sindiran itu disampaikannya dalam rapat yang digelar di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Senin (18/7).

Gubri
Rapat tersebut juga terkesan mendadak. Usai penyerahan penghargaan Adiwiyata tingkat sekolah se-Provinsi Riau, Gubri langsung memerintah kepala SKPD mengikuti rapat terkait pembahasan realisasi APBD. Rapat itu sendiri dilaksanakan secara tertutup dari awak media.
Dalam rapat itu, Gubri menyinggung beberapa SKPD yang masih lamban dalam menjalankan anggarannya. Sorotan ditujukan kepada kepala SKPD, karena dinilai tidak bisa mengurus kegiatan yang ada pada instansi yang dipimpinnya.

"Ini saja tidak bisa diurus, apalagi yang lain. Jangan pikirkan yang lain, konsentrasi pada pekerjaan. Program pekerjaan sudah dibuat, uang ada, jabatan pejabat tinggi pratama apalagi yang dipikirkan. Jangan ngebos lah," ujar Gubri kepada beberapa kepala SKPD yang dipanggil.

Dalam kesempatan itu, Gubri kembali menegaskan kepada SKPD yang masih rendah realiasi serapannyam segera mempercepat kegiatan. Apalagi pada bulan ini dalam persiapan penyusunan APBD Perubahan 2016. Ditargekan selambat-lambatnya awal Agustus APBD P sudah bisa dituntaskan.

"Yang kita bahas itu kan macam-macam mulai dari serapan, persiapan APBD 2017 antara TAPD dengan Banggar, sehabis itu persiapan untuk APBD. Semua itu kan perlu sinkroninasi. Sinkronisasi itu perlu untuk mengetahui kira-kira apa yang bisa dijalankan di APBD murni. Berapa sisanya untuk di APBD P ini," ujar Gubri.

Dijelaskan Gubri masing-masing SKPD mengadakan pertemuan dengan Kabid Perencanaan di Bappeda untuk dibahas secara teknis dan detil. Sedangkan untuk KUA PPAS APBD 2017 sudah disampaikan ke DPRD.

Selain itu perlu dilakukan konsolidasi dengan pihak Banggar, karena ada pokok pikiran dari DPRD yang menjadi antisipasi bagi SKPD. Yang disesuikan dengan RPJMD, Renjra.
"Segera lakukan Konsolidasi agar bisa diselesaikan cepat APBD P dan APBD 2017. Jangan sudah dekat waktunya baru sibuk menyesuaikan," ingatnya.

25,8 Persen
Sementara itu, Asisten II Setdaprov Riau, Masperi, mengatakan, hingga memasuki pertengahan tahun 2016 ini, serapan anggaran APBD Riau 2016 masih di angka 25,8 persen. Oleh sebab itulah Gubri sedikit kecewa dengan SKPD yang telah membuat komitmen kesanggupan serapan.

"Mereka kan sudah membuat komitmen sebelumnya dari sisa anggaran yang ada. Tapi realisasinya masih tetap rendah, bagaimana menyusunnya kok bisa rendah. Berarti mereka harus meningkatkan target," tegas Masperi.

Dengan sisa waktu selama enam bulan ke depan, kepala SKPD kembali diminta menyusun berapa yang bisa ditargetkan setiap bulannya, untuk menyerap sisa anggaran yang ada. Setiap bulannya harus melaporkan kegiatan yang sudah dijalankam termasuk tender yang dijalankan dan sudah dikontrak.

"Upaya kita terus mendorong dan melakukan konsultasi ke seluru SKPD. Menjalankan pekerjaan fisik di lapangan dan yang sudah kontrak juga dipercepat pengerjaannya kepada kontraktor. Seperti di Binamarga banyak tender yang sudah kontrak," tutupnya.***