PEKANBARU (riaumandiri.co)-Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, kembali menegaskan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Riau, untuk segera merealisasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016.

 Langkah itu dilakukan karena hingga berakhirnya triwulan pertama, realisasi APBD Riau 2016 baru mencapai lima persen.

"Saya sudah memanggil beberapa SKPD yang mempunyai anggaran besar, untuk bersinergi dalam program prioritas di Riau, kalau tidak juga dijalankan programnya berarti tidak ngerti," tegasnya, akhir pekan kemarin.

Selain itu, dalam memprogramkan anggaran yang ada di masing-masing SKPD harus memprioritas anggaran untuk pembangunan sesuai dengan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Tak Jalankan
Dalam hal ini, anggaran yang dijalankan harus bersinergi dengan program lain, baik program nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, serta antar SKPD.

Dijelaskan Plt, dengan berjalannya program prioritas di masing-masing SKPD yang mempunyai anggaran besar, baik dari APBN maupun APBD serapan realisasinya akan semakin besar. Jika tidak dijalankan maka realisasi akan jalan di tempat.

"Saya juga sudah sampaikan kepada seluruh SKPD dalam rakor-rakor mereka, untuk memprioritaskan anggaran, sehingga program yang menjadi prioritas itu bisa menghasilkan yang baik bukan separuh-separuh," tegas Plt Gubri.

Masih Rendah
Sementara itu, Asistem II Setdaprov Riau, Masperi, menjelaskan, dari paket lelang yang sudah masuk di LPSE masih ada SKPD yang belum secara keseluruhan memasukkan paket lelangnya. Sehingga realisasi APBD di anggaran SKPD masih rendah.

Namun dari seluruh SKPD tersebut ada juga yang sudah menjalankan APBD sesuai dengan anggaran yang ada. Seperti Dinas Bina Marga, yang telah memasukkan paket lelang mencapai Rp1,2 Triliun.

"Jadi begini, ada SKPD yang realisasinya rendah, karena ada paket lelangnya yang belum masuk. Ada juga yang sudah tinggi karena paketnya lelang sudah masuk semua. Jadi kita dorong kembali bagi SKPD yang realisasinya rendah dalam setiap bulannya harus mencapai lima persen. Agar nanti saat masuk APBD perubahan, masing-masing SKPD mencapai 15 persen realisasinya, atau bahkan lebih," ungkap Masperi.

Khusus untuk SKPD yang memiliki anggaran besar, seperi Dinas Binamarga, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga saat ini paket pekerjaan yang sudah diajukan untuk proses lelang, belum mencapai Rp50 miliar. Karena itu, satuan kerja tersebut masih terus mengejar agar proses lelang mereka bisa terus bergerak.

Kondisi tersebut dikarenakan di SKPD tersebut tidak banyak proyek yang harus dilelang. Seperti di Dinas Pendidikan dan kebudayaan, menurut Kadisikbud Riau, Kamsol, lelang tidak mencapai Rp200 miliar.

"Memang anggaran kami besar baik dari APBN maupun APBD, tapi kegiatan lelang kami tidak banyak sekitar Rp200 Miliar. Dan sekarang paket lelang sudah hampir semua masuk, dan sedang bergerak. Anggaran kami berlaham bergerak untuk mencapai target realisasi," kata Kamsol, Minggu (24/4).

Sementara itu, darindata yang masuk di LPSE paket lelang yang sudah masuk dari 51 SKPD, sudah mencapai Rp5,243 triliun. Sedangkan paket yang sudah jalan sebesar Rp3,6 Triliun. (nur)