Jakarta (riaumandiri.co)-Presiden Joko Widodo mewacanakan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan, secara bertahap dari 25 persen menjadi 17 persen. Rezim perpajakan Singapura, yang  mematok tarif pajak korporasi 17 persen menjadi acuan Jokowi.

 "Mungkin dari PPh 25 persen ke 20 persen dulu, baru ke 17 persen," ujar Presiden Jokowi saat sosialisasi di Semarang, Selasa malam (9/8).
Namun, ia tidak  menutup kemungkinan tarif PPh badan turun langsung menjadi 17 persen jika memungkinkan.

Rencana ini, kata Jokowi, sejalan dengan rencana revisi tiga undang-undang (UU) di bidang perpajakan, yakni UU PPh, UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).

Dari Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini, Rabu (10/8), mengungkapkan rencana penurunan tarif PPh badan itu akan diajukan ke DPR bersamaan dengan revisi tiga paket UU perpajakan tersebut.

"Keputusan tarif seperti yang disampaikan presiden, kami lakukan berbagai kajian, hitung-hitunganny," tutur Menkeu.
Semangatnya, kata Sri Mulyani, penurunan tarif PPh badan diharapkan memacu investasi di sektor riil. Dengan demikian, perekonomian Indonesia menjadi lebih kompetitif.

"Jadi kita akan cari jalan semaksimal mungkin agar ada keseimbangan untuk seluruh tujuan yang dijanjikan oleh presiden," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menegaskan, rencananpenurunan tarif PPh badan akan dibunyikan dalam draft revisi UU PPh yang akan diajukan ke DPR.  Dia menilai, tarif pajak penghasilan tidak harus terlalu tinggi karena yang terpenting justru kepatuhan dari wajib pajak menunaikan kewajibannya.

"Iya tarif itu enggak perlu tinggi amat. Dirjen-nya juga tidak tinggi-tinggi amat," jelas Ken di Istana Negara. Menurutnya, tujuan utama dari penurunan tarif PPh adalah agar perekonomian Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara tetangga, yang mengenakan pajak murah.

"Investasi bukan hanya tergantung tarif kan. yang penting itu mereka percaya negara kita aman. Itu saja," jelasnya.(cnn/mel)