Penganggaran Wifi Desa

Desa Diminta Koordinasi dengan Dishubkominfo

Desa Diminta Koordinasi  dengan Dishubkominfo

RENGAT(riaumandiri)-Desa diminta melakukan koordinasi ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu, jika akan melakukan penganggaran untuk jaringan Wifi, agar tidak terjadi kesalahan dalam penganggaran yang pada akhirnya harus berurusan dengan ranah hukum.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Inhu, menegaskan pengadaan antena wifi pada 19 desa di Kecamatan Rakit Kulim sangat dibutuhkan masyarakat di era digital seperti saat ini. Desa diharapkan tidak perlu takut dan ragu dalam menganggarkan serta melaksanakan program tersebut.

Penegasan itu disampaikan Kepala Dishubkominfo Inhu Erpandi, melalui Kabid Informatika Roma Doris, saat menjadi pembicara pada Forum Komunikasi Fasilitator Kecamatan (FK) di Aula Bapemas Pemdes Inhu, Selasa, (22/03).

“Kami menyambut baik terobosan yang dilakukan 19 desa di Kecamatan Rakit Kulim yang telah menganggarkan pengadaan antena wifi melalui ADD. Ini perlu kita dukung bersama karena menjadi sebuah terobosan berharga dalam era digital seperti saat ini,” tegasnya.

Menurut Roma, era digital mengharuskan setiap desa maupun badan publik untuk tanggap dan melek teknologi informasi, terlebih dengan keluarnya Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengadaan jaringan internet, dalam hal ini antena wifi dirasa perlu untuk memenuhi kebutuhan akses internet di desa. Sebab banyak rutinitas atau pun kegiatan desa yang membutuhkan adanya jaringan internet setiap harinya, seperti mengakses profil desa maupun sebagai media promosi desa.

 “Apalagi di Kecamatan Rakit Kulim jaringan internet sulit di jangkau dengan menggunakan modem biasa, sehingga dibutuhkan antena wifi,” ucapnya.

Dishubkominfo Inhu membuka pintu yang selebar-lebarnya kepada perangkat desa maupun Fasilitator Kecamatan (FK) untuk berkoodinasi dan berkonsultasi terkait pengadaan jaringan internet desa maupun peralatan Teknologi Informasi (TI) lainnya.

Hal ini bertujuan agar tidak terdapat polemik terkait pengadaan peralatan TI tersebut. “Jika diperlukan, kita akan turun dan survey ke lokasi bersama-sama untuk meninjau kelayakan dan standarisasi pembangunan jaringan IT tersebut,” ujarnya. (adv/hms)