BAGANSIAPIAPI(riaumandiri.co) - Kalangan DPRD Rohil meminta Pemerintah dalam upaya menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya 'lips service' belaka. Persoalannya, masih banyak sumber pendapatan yang bisa digali asalkan petugas pemungut tidak kongkalikong dengan wajib pajak.

"Sebaiknya pemerintah meminimalisir kebocoran dengan cara mengawasi ketat petugas pendata serta pemungut pajak. Kita khawatir, akan terjadi negosiasi di lapangan untuk menghindari beban pajak yang besar," kata anggota DPRD Rohil, Abu Khoiri, Senin (21/3/2016).

Abu menuturkan, saat ini, regulasi tentang pajak dan retribusi sudah tercantum dalam perda yang mengatur secara khusus jumlah pungutan yang dibebankan kepada wajib pajak. Tinggal lagi, pemerintah harus mengoptimalkan dengan menambah sumber daya yang ada untuk menggenjot penerimaan pajak.

Politisi PKB ini mengutarakan, pengurangan DBH ini merupakan momentum untuk merampingkan SKPD. Jika perlu, beberapa SKPD digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi beban anggaran rutin. Tahun 2015 kemarin saja, anggaran rutin mencapai Rp1,4 triliun.

Menyinggung apa perlu DPRD melakukan pansus PAD, pria yang akrab disapa Aboy ini menyebutkan, sebenarnya kondisi itu tergantung kemauan pemerintah. Namun menurutnya hal itu tidak terlalu mendesak. Hanya saja, jika ada kendala petugas dalam memungut retribusi, cukup saja berkoordinasi dengan komisi di DPRD.(grc/hen)