BUKITTINGGI (HR)-Tidak tercapainya realisasi target Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum seratus persen di akhir tahun 2015 oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Bukittinggi menuai banyak tanggapan oleh berbagai pihak.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan dan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bukittinggi, Dedet Krisnaldi, sampai dengan 15 desember 2015, Dishubkominfo Bukittinggi baru menyetorkan dana ke DPKAD dari Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum sebagai berikut, dari parkir Kawasan Pasar Atas terealisasi Rp255.915.000 dari Kawasan Pasar Bawah Rp64.246.000, dari Kawasan Pasar Aur Rp58.268.000, dari Kawasan Wisata sebesar Rp34.950.000, dari Kawasan Bukit Cangang sebesar Rp22.000.000 dengan artian secara umum target itu baru terealisasi sebesar 48 Persen saja dari Rp905.225.000 yang ditargetkan di sektor ini sejak awalnya, padahal waktunya hanya tinggal beberapa hari, ungkapnya.

Terpisah, Kadis Dishubkominfo Bukittinggi Ibentaro Samudra yang ditemui GoSumbar menyebutkan hingga akhir Desember 2015, target parkir sudah bisa terealisasi sebesar 60 Persen dan sama seperti tahun 2014 kemarin.

Disebutkan juga oleh Ibentaro, dari 22 Titik Parkir Resmi yang ada di Bukittinggi ini , yang paling lama penyetorannya adalah Kawasan Parkir Pasar Atas dan Jalan Ahmad Yani, Kampung Cina.
Selain itu, yang jadi kendala karena parkir ini masih dikelola secara manual, mestinya kota seperti Bukittinggi ini sudah memakai sistim elektrik ticketing, karena sangat membantu dan mudah dalam proses administrasi, ujarnya.

"Selain target itu terlalu tinggi, banyaknya para pengelola parkir di 22 Titik parkir tersebut juga membuat target itu menjadi sulit tercapai.

Terkait banyaknya parkir liar dan mencekiknya tarif parkir oleh oknum petugas parkir di titik-titik yang resmi dan tidak resmi, Ibentaro mengaku sudah berupaya untuk menertibkannya, namun belum mendapatkan hasil yang maksimal.

Menurut Ibentaro, persoalan utamanya karena minimnya anggaran penertiban yang dimiliki oleh Dishubkominfo, padahal kami telah mengajukannya kepada TAPD Kota Bukittinggi, namun entah terkendala dimana, dana tersebut tidak kunjung terealisasi hingga saat ini.

Ibentaro juga merasakan karena kurangnya sinergi antara SKPD terkait juga ikut mempengaruhi tidak berjalannya program yang telah dirancang secara maksimal.

Dia juga mengajak seluruh SKPD itu untuk saling berkoordinasi dalam bekerja, karena kegiatan kami di Dishubkominfo berkaitan dengan para SKPD lain seperti Satpol PP, Dinas PU, Dinas Pasar, Satlantas Polres Bukittinggi dan Kodim.

Sementara itu, salah seorang Tokoh Masyarakat Kota Bukittinggi Young Hapy menyebutkan, untuk maksimalnya kinerja instansi seperti Dishubkominfo dalam penertiban, memang membutuhkan anggaran yang cukup besar, sayangnya Sekda Bukittinggi sebagai Ketua TAPD tidak tanggap dan kurang mendukung kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan kota Bukittinggi ini.

"Semestinya anggaran untuk hal-hal yang bersifat krusial untuk kepentingan masyarakat inilah yang diutamakan terlebih dahulu. Agar keluhan-keluhan yang terjadi ini tidak menahun dan membuat Image Kota Bukittinggi terus memburuk bagi para pengunjung yang datang ke Kota Bukittinggi," tandasnya.(gsc/pep)