PEKANBARU (HR)- Kalangan DPRD Kota Pekanbaru mengatakan jika BPN dinilai kurang lakukan sosialisasi pada masyarakat terkait Konsoliasi Tanah pada warga. Sehingga perencanaan dan pematangan lahan, terkait proyek jalan lingkar luar Pemko Pekanbaru, jadi terkendala.

"Seharusnya BPN Pekanbaru, tingkatkan sosialisasi dan melakukan koordinasi dengan pemerintah. Terutama mengenai sosialisasi Konsoliasi Tanah (KT), karena sosialisasi KT ini merupakan tugas BPN, dalam rangka ikut mensukseskan program pemerintah. Karena minimnya KT oleh BPN, jadinya pembangunan jalan lingkar menemui kendala di lapangan," ujar anggota DPRD Pekanbaru, Heri Setiawan, saat dikonfirmasi terkait pembangunan Jalan Lingkar Luar yang kini progresnya masih minim.

Dikatakan Heri Setiawan,  terkait pembebasan lahan warga, yang terkena dampak pembangunan jalan lingkar, perlu dilakukan perencanaan yang matang, baik sebelum dan setelah progres saat ini berjalan. "Ini sangat kita sayangkan. Apa saja kerja BPN ini. Hanya gara-gara minim KT, program pemerintah tersendat. Kita harapkan ini dievaluasi," tegas Heri Setiawan, Senin (28/12).

Komentar ini ditegaskan DPRD, setelah melakukan kunjungan ke lapangan dan menggelar hearing dengan Dinas Cipta Karya dan dua kontraktor pelaksana jalan lingkar, PT Berkat Yakin Gemilang dan PT Virajaya Riau Putra, akhir pekan lalu.
Disebutkan Politisi Partai Demokrat ini, akibat tidak adanya KT ini, masyarakat dengan pemerintah dan kontraktor pelaksana seakan diadu-domba. (ben)