PEKANBARU (hr)-Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Riau, Ardi Basuki, Selasa (22/9), mengatakan, bahwa dalam Pilkada Serentak yang akan digelar pada Desember 2015 mendatang, pers memiliki peran penting.

Hal itu dikatakannya saat membuka acara Diskusi Publik tentang 'Peran Pemerintah Masyarakat dan Pers dalam Menyongsong Pilkada Serentak 2015 di Riau'. Diskusi publik digelar Program Study Magister Ilmu Hukum Universitas Riau bekerjasama dengan Forum Diskusi Publik.
Hadir sebagai pembicara, Ketua KPUD Riau, Nurhamin, Pengamat Politik Unri, Maxsasai Indra, Sekretaris PWI Riau, Eka Putra dan perwakilan dari Bawaslu Riau. Sebagai moderator, Hasan Basril.

Beberapa hal yang perlu dilakukan pengawasan menurut Ardi Basuki adalah beberapa hal yang acap dilanggar oleh peserta Pilkada. Yaitu curi start, memanfaatkan fasilitas negara serta menjaga netralitas pemerintah. "Fungsi pengawasan menurut Ardi menjadi peran sentral yang sangat perlu dilaksanakan sehingga menghasilkan pemimpin yang jujur dan dicintai rakyatnya," terangnya.
Tentang money politik (politik uang) menurut Ardi Basuki, praktek money politik memang jauh berkurang. Jika adapun dalam bentuk lain.
Untuk itu, tambah Ardi, insan pers diharapkan dapat mengawal jalannya proses demokrasi agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sementara, Ketua KPU Riau, Nurhamin mengatakan bahwa masyarakat sebagai pemilih memiliki peran yang cukup besar untuk ikut menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak.

"Kalau memang menemukan berbagai kejanggalan, masyarakat bisa melaporkan ke Bawaslu atau KPU," terangnya.
Menurutnya, ada beberapa permasalahan yang sudah dilakukan penyelesaian oleh KPU. Yaitu masalah validasi DPT di area perkebunan warga, juga di perusahaan perkebunan dan pertambangan. Karena di kawasan tersebut bisa terjadi mobilisasi tinggi berakibat selisih DPT mencapai puluhan ribu suara. (rtc/ben)