DUMAI  (HR)–Penjabat (Pj) Bupati Bengkalis, H Ahmad Syah Harrofie mengadakan pertemuan dengan Pj Walikota Dumai H Arlizman Agus di guest house Pemerintah Kota Dumai Jalan Putri Tujuh Dumai, Senin (7/9) malam. Pertemuan keduanya membahas penyelesaian tapal batas kedua daerah yang sejak lama hingga sekarang memang belum tuntas, seperti di kawasan Bukit Kerikil atau Pelintung.

Demi kepastian hukum, Arlizman maupun Ahmad Syah meminta Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau dan Pemerintah Pusat dapat segera membantu menuntaskan persoalan tersebut. Apalagi Pemprov Riau dan Pemerintah Pusat disebut-sebut sudah pernah turun langsung ke lokasi yang dipolemikan itu..

“Polemik tapal batas antara Bengkalis dan Dumai ini sudah cukup lama terjadi. Untuk itu kami minta dan sangat berharap Pemprov Riau khususnya secepatnya dapat membantu mencarikan titik temunya. Ini penting agar pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di wilayah yang masih menjadi polemik tersebut ke depan semakin optimal,” harap Ahmad Syah dan Arlizman.

Baik Ahmad Syah dan Arlizman mengimbau warganya masing-masing untuk tidak terprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu terkait apapun keputusan yang nantinya bakal ditetapkan Pemprov Riau dan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan polemik tapal batas antara Bengkalis dan Dumai.

Kata mereka berdua mengingatkan, menjadi penduduk Dumai itu baik, menjadi warga Bengkalis juga bagus. Sama-sama bagus, dan sama-sama baik. Yang tidak bagus dan tidak baik itu adalah menetap di wilayah Bengkalis atau Dumai, tetapi tidak tercatat secara resmi sebagai penduduk Bengkalis atau Dumai.
Kemudian, keduanya juga sepakat dan siap untuk bekerjasama serta saling mendukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 di wilayah tersebut berjalan dengan aman, damai, tertib serta sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, kadunya  berharap agar dalam waktu dekat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada serentak tahun 2015 dari Dumai dan Bengkalis, segera melakukan pertemuan koordinasi. Tujuannya supaya masyarakat di wilayah yang masih dipolemikkan tersebut dapat menggunakan hak pilihnya sesuai ketentuan dan tidak hilang karena polemic tersebut.

Selain itu, menurut keduanya, pertemuan koordinasi antara KPU dan Panwas dimaksud diperlukan agar tidak terjadi penggunaan hak pilih ganda pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai yang sama-sama akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 mendatang.(adv/humas)