Jakarta (HR) - KPK akan memanggil anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk dikonfirmasi terkait sejumlah barang bukti yang didapat dari gedung DPRD dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi suap majelis hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  Medan.

"Nanti akan dikonfirmasi dari penyidik," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat.
Sehari sebelumnya KPK menggeledah Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara dan sejumlah kantor pemerintahan lain di Medan.

"Dari kantor DPRD provinsi Sumatera Utara, berdasarkan laporan yang disampaikan hasil penggeledahan adalah penyitaan beberapa dokumen atau surat sebanyak 4 kardus," ungkap Johan.

Sehingga KPK nantinya akan memanggil anggota DPRD untuk mengonfirmasi barang bukti yang disita.
"Untuk tersangka GPN (Gatot Pujo Nugroho) juga ada beberapa penggeledahan di sejumlah lokasi seperti di rumah Gubernur Sumatera Utara di Jalan Seroja Medan, selanjutnya di rumah pribadi gubernur, kantor gubernur di ruang dinas keuangan, badan kepegawaian, kemudian Dinas Kesehatan Sumut, Dinas Bina Marga Sumut di Jalan Sakti Lubis No 7," tambah Johan
Penggeledahan di sejumlah tempat itu dilakukan karena penyidik menduga ada jejak-jejak tersangka.
"Penggeledahan dilakukan setelah penyidik mendapat informasi dan data bahwa di tempat yang digeledah ada jejak-jejak tersangka," ungkap Johan.

KPK menetapkan Gatot Puji Nugroho dan istrinya Evi Susanti sebagai tersangka. Keduanya sudah ditahan sejak 3 Agustus 2015, Gatot ditahan di rumah tahanan kelas I Cipinang sedangkan Evi di rutan kelas I Jakarta Timur di gedung KPK Jakarta.

KPK juga sudah menetapkan enam orang tersangka lain yaitu penerima suap terdiri atas Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro (TIP), anggota majelis hakim Amir Fauzi (AF) dan Dermawan Ginting (DG) serta panitera/Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan (SY), sedangkan tersangka pemberi suap adalah pengacara senior OC Kaligis dan anak buahnya bernama M Yagari Bhastara Guntur (MYB) alias Gerry.(ant/rio)