PEKANBARU (HR)-Adanya wacana Pemerintah Pusat untuk mengurangi kuota daging sapi impor di Indonesia, dengan alasan mendorong pengembangan sapi lokal, dinilai belum pantas.

"Seharusnya pemerintah harus mendata dulu, berapa kebutuhan daging di setiap daerah, berapa kebutuhan masyarakatnya, berapa jumlah peternak sapi yang ada," ungkap Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Roem Diani Dewi, Selasa (11/8).

Menurut Politisi PKS ini, setelah adanya pendataan, kemudian pemerintah melakukan pembinaan dan sebagainya kepada peternak sapi lokal. "Jika itu sudah terpenuhi, baru Pemerintah bisa mengurangi permintaan daging impor. Kalau melihat kondisi sekarang, belum saatnya pemerintah melakukan pengurangan tersebut, itu bukan solusi," jelas Roem.

Dijelaskannya, untuk wilayah Kota Pekanbaru misalnya, kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi meningkat, sementara persediaan terbatas. Maka solusinya bisa melakukan pembelian di daerah lain yang disuplai oleh dalam negeri dan memiliki stok yang berlebih.

"Tetapi jika para petani ternak saat ini belum siap untuk memenuhi permintaan harus gimana, apa tetap mengurangi impor daging? ini harus dipertimbangkan lagi," tutur Roem.

Bahkan menurut Roem, dengan adanya informasi pengurangan kuata daging impor tersebut, mengakibatkan adanya peluang yang ditangkap peternak. Dalam hal ini dengan menaikkan harga jual daging sapi kepada para pedagang.

"Harga daging otomatis bakal naik dan sudah hukum pasar, ketika permintaan meningkat sementara persediaan terbatas. Ini jadi peluang bagi para pedangang, apalagi saat mendekati Idul Adha. Ujung-ujungnya masyarakat juga akan kena imbasnya," imbuhnya. (ben)