Riaumandiri.co - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) untuk mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) periode Agustus-September 2025, Minggu (14/12).

Dengan begitu, pemerintah desa akan segera mendapat kepastian terkait dengan pencairan keuangan yang sebelumnya sempat menjadi polemik.

Total ada 218 desa yang telah diajukan dalam proses pencairan, dengan nilai anggaran mencapai Rp14.121.402.120. Terbitnya SP2D ini sekaligus melanjutkan rangkaian upaya pemerintah daerah dalam menuntaskan sejumlah kewajiban keuangan daerah yang sebelumnya tertunda, termasuk tunda bayar ADD tahun 2024 yang sudah lebih dulu diselesaikan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuantan Singingi, Jafrinaldi, membenarkan bahwa seluruh proses pencairan tengah berlangsung dan beberapa komponen sudah diselesaikan.

“Benar, tunda bayar ADD tahun 2024 sudah clear. Sekarang juga sedang diproses ADD Agustus–September 2025,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa komitmen penyelesaian pembayaran bukan hanya untuk ADD. Insentif para guru juga menjadi perhatian serius BPKAD.

Menurutnya, insentif guru MDA telah terealisasi hingga Mei 2025.

Sementara untuk insentif guru PAUD, Japrinaldi memberikan kabar positif bahwa pemerintah daerah akan tetap mengupayakan penyelesaiannya.

Kondisi ini selaras dengan pemberitaan sebelumnya mengenai upaya Pemkab Kuansing dalam menjaga stabilitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengalokasian anggaran untuk berbagai sektor seperti pendidikan, pelayanan publik, hingga pembangunan desa.

Melalui sejumlah kesempatan, Pemkab menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan tidak ada hak desa maupun pelayan masyarakat yang tertunda terlalu lama.

Di tengah progres pencairan ADD, Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Kuantan Singingi Domestika Rizona, menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah daerah yang terus menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan dana desa. Ia berharap proses pencairan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta roda pemerintahan desa.

“Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan. Kami mengimbau seluruh anggota BPD di Kuansing agar selalu bersabar dan mengonfirmasi informasi dengan cara-cara konstruktif, termasuk melalui audiensi bila diperlukan,” ujarnya.

Sejumlah desa sebelumnya telah menyampaikan harapan agar ADD dapat segera dicairkan mengingat banyak kegiatan operasional, administrasi desa, serta realisasi program pemberdayaan masyarakat yang bergantung pada dana tersebut. Dengan terbitnya SP2D ini, desa-desa diharapkan segera mendapatkan ruang gerak kembali untuk menyelesaikan program akhir tahun maupun persiapan RKPDes berikutnya.

Pemerintah daerah juga menegaskan komitmen untuk mempercepat proses administrasi serta menjaga transparansi pencairan agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah terus meningkat.

Dengan kepastian pencairan ADD Agustus–September 2025 ini, pemerintah desa di Kuansing berharap dapat kembali menjalankan kegiatan pelayanan publik dan pembangunan desa secara maksimal setelah sempat tertunda. Pemerintah daerah pun menegaskan bahwa berbagai proses lainnya, termasuk pembayaran insentif pendidikan dan sektor lain, akan terus diupayakan hingga tuntas.

Reporter : Akmal

Editor : Akmal