RIAUMANDIRI.CO - Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Mulyanto mengapresiasi arahan Presiden kepada Danantara untuk mengevaluasi seluruh perusahaan BUMN sebanyak 844 perusahaan (termasuk di anak, cucu dan cicit BUMN) baik kelembagaan maupun kepengurusannya, agar benar-benar optimal bagi kesejahteraan rakyat. 
Direksi BUMN diminta Presiden untuk bekerja secara optimal, transparan dan akuntabel, tidak dikaitkan dengan suku, agama, ras, dan aliran serta golongan partai politik.

"Arahan Presiden ini harus ditindaklanjuti secara serius dan konkret oleh Danantara. Jangan cuma sekedar retorika belaka.  Sebab, kegeraman publik terhadap merebaknya kasus korupsi di BUMN ini sudah ke ubun-ubun," jelas Mulyanto," Kamis (1/5).

Menurut Mulyanto, evaluasi BUMN itu penting untuk segera dilaksanakan oleh menteri terkait bersama Danantara.  Evaluasi tersebut dapat dimulai dari BUMN yang strategis, misalnya Pertamina.

Dia menontohkan lebih dari Rp195 triliun terjadi kasus korupsi di PT. Pertamina dan 300 triliun korupsi di PT. Timah.  Belum lagi kasus korupsi di Asabri, Jiwasraya, Garuda dll.  Jumlah kerugian negara sangat fantastis, yang terekam di benak publik.

"Jadi perintah presiden untuk mengevaluasi BUMN itu bukan main-main. Tetapi, sangat serius dan mendesak. Karena itu Pemerintah dapat mulai dengan mengevalusi BUMN yang di depan mata, misalnya Pertamina," kata Mulyanto.

"Ini logis. Selain karena Pertamina adalah BUMN besar yang strategis, di Pertamina juga terjadi kasus korupsi tambun yang menyebarkan histeria publik," ulas Mulyanto.

Terlebih lagi kata Mulyanto, publik faham kalau sistem merit dalam mempromosikan SDM tidak diterapkan di Pertamina. Terbukti di mana Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. Pertamina justru diangkat dari anggota dewan pembina partai politik.

Menurut Mulyanto, yang Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024, komitmen beres-beres BUMN ini ditunggu publik dan harus konsisten dibuktikan Pemerintah.  Tidak boleh kalau hanya sekedar wacana. 

Untuk diketahui Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk mengevaluasi direksi BUMN agar bekerja secara optimal, transparan dan akuntabel tidak dikatkan dengan suku, agama, ras, dan aliran dan golongan partai politik dalam Town Hall Meeting Danantara yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025). (*)