RIAUMANDIRI.CO - Seratus pulau di Kepulauan Widi, di Halmahera Selatan, Maluku Utara dilelang melalui situs lelang situs Sotheby’s Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat.

Pengumuman lelang itu menggunakan beberapa bahasa, yaitu Inggris, Spanyol, Italia, Prancis, Jerman, China, dan Arab, yang dipublikasi di beberapa situs berita dunia. Adapun lelang itu sendiri akan dilakukan pada 8-14 Desember 2022.

PT Leadership Islands Indonesia (LII) adalah pihak yang melakukan penawaran lelang tersebut. Kabarnya PT LII telah memiliki izin dari pemerintah daerah.

Situs lelang asing tersebut menulis, Kepulauan Widi memiliki 315 ribu hektare kawasan konservasi laut dan 10 ribu hektare hutan, mangrove, danau, dan laguna. Terdapat lebih dari 100 pulau tak berpenghuni dan 150 kilometer panjang pantai pasir putih.  Situs Sotheby menampilkan gambar-gambar dan video Kepulauan Widi yang sangat indah dikelilingi pasir putih jernih dan laut biru mengelilinginya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua  DPR RI Rachmat Gobel meminta pemerintah Indonesia agar bisa menjaga kedaulatan Indonesia dan tegaknya hukum, termasuk pemanfaatan Kepulauan Widi itu.

“Kita harus memajukan ekonomi, mendatangkan investasi, namun kedaulatan dan tegaknya hukum harus tetap menjadi patokannya,” tegas Gobel dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/12/2022).

Gobel pun mendukung penuh sikap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyatakan 83 pulau-pulau kecil di Kepulauan Widi hampir seluruhnya merupakan kawasan hutan lindung dan perairannya masuk kawasan konservasi.

Karena itu, ia meminta pemerintah harus mengusut secara mendalam tentang hal ini agar publik luas mendapat keterangan yang benar dan tepat serta pelaku usaha pun mendapat kepastian hukum.

“Sikap tegas KKP harus kita dukung. Investasi tidak boleh membuat alam Indonesia rusak, rakyat kehilangan akses, negara kehilangan kedaulatan. Investasi harus memberikan keuntungan terbaik bagi negara dan masyarakat. Jangan karena atas nama investasi lalu bisa melakukan segalanya,” kata Politikus Partai NasDem ini.

 Wakil Ketua DPR RI dari PKB Abdul Muhaimin Iskandar turut angkat bicara terkait rencana lelang terhadap 100 di Kepulauan Widi, Halmahera Selatan tersebut.

Ditegaskan, kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia adalah aset besar bangsa dan tidak boleh sedikit pun dimiliki bangsa lain, termasuk Kepulauan Widi.

"NKRI kita harga mati, milik Indonesia dan sudah sewajibnya kita jaga bersama. Jadi kalau ada kabar Kepulauan Widi dilelang, saya minta ini ditelusuri betul, dan pemerintah harus menjelaskan kepada publik secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi," kata Muhaimin.

 Menurut Muhaimin, kabar mengenai adanya perjanjian dengan pihak ketiga atau swasta yang mengupayakan akselerasi pengembangan gugus Kepulauan Widi, harus secara detail disampaikan kepada publik.

"Jika benar pulau itu dilelang dan akan dikonversi menjadi objek pariwisata, dikhawatirkan menimbulkan kerusakan dan dapat memutus komunitas lokal dan mengancam ekosistemnya. Sebaiknya dibiarkan saja alami. Di sana ada hutan hujan, hutan bakau, dan terumbu karang yang merupakan rumah bagi kehidupan laut yang luas. Kalau diotak-atik bisa hilang itu semua," tegas Muhaimin.

Ia mendorong pemerintah bersama aparat untuk menelusuri terkait lelang Kepulauan Widi melalui situs penjualan real estate asing, dan memastikan hal tersebut dapat ditemukan validitasnya.

"Semua kerja sama dalam hal apapun dengan pihak luar yang menyangkut kedaulatan wajib diketahui oleh masyarakat, tidak boleh ada yang disembunyikan. Kalau ternyata tidak sesuai aturan, apalagi sampai benar terjadi lelang pulau itu, Pemerintah harus tegas dong. Bukan cuma menjaga ya, tapi harus memberdayakan seluruh wilayah kita, agar memiliki nilai manfaat bagi bangsa" tutup Muhaimin. (*)