RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengatakan Forum Parliamentary Speakers’ Summit (P20) yang akan digelar pada 5-7 Oktober  dirancang untuk memberikan dukungan parlemen terhadap penyelenggaraan dan implementasi hasil-hasil pertemuan G20. Keduanya, sama-sama ingin mendorong upaya pemulihan yang berkelanjutan.

“Artinya, peran parlemen diarahkan untuk mengawal agar pemulihan ini bisa sustainable. Parlemen menyediakan dukungan politik, menjembatani kepentingan masyarakat, dan memastikan agenda-agenda nasional maupun global bisa diimplementasikan dengan tepat di tingkat masyarakat,” kata Hafisz dalam diskusi Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), bertema Pers Dalam Menyukseskan P20 ‘Stronger Parliament For Sustainable Recovery’ di Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/9/2022).

Karena itu, isu-isu yang mendesak untuk mendapatkan prioritas antara lain pemulihan pasca-pandemi yang sangat berkaitan erat dengan pembangunan yang berkelanjutan dan transisi menuju ekonomi hijau.

“Dua isu ini menjadi konsen global saat ini dimana Covid-19 telah mengganggu laju pembangunan global yang ditargetkan melalui pencapaian SDGs pada tahun 2030. Demikian halnya dengan ekonomi hijau,” sambung Hafisz.

Pada tataran global, jelas Anggota Komisi XI DPR itu, transformasi ekonomi disepakati menjadi salah satu cara untuk mengatasi perubahan iklim.

“Ini juga sangat relevan dengan kepentingan Indonesia untuk terus mendorong transisi ekonomi untuk adaptasi perubahan iklim sambil tidak meninggalkan upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi,” ungkap Hafisz.

Lanjut Hafisz lagi, isu prioritas P20 juga diarahkan untuk mendiskusikan persoalan -persoalan global yang dihadapi saat ini. Seperti halnya perfect storms berupa perubahan iklim, ancaman krisis pangan dan energi, stagflasi, serta berbagai ancaman keamanan yang disebabkan oleh ketegangan geopolitik dan geoekonomi.

“Pemulihan pasca pendemi juga membutuhkan kepemimpinan politik yang efektif dan representatif yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam beberapa titik, Covid-19 tentunya dianggap menciptakan rintangan bagi pelaksanaan fungsi demokrasi,” jelas politisi PAN tersebut.

Dengan demikian, kata Hafisz, isu ini sangat penting untuk diangkat agar pemulihan pasca pandemi juga menjadi momen untuk memperkuat demokrasi dan peran parlemen.

“Agenda pemulihan juga harus menyasar berbagai kelompok terdampak termasuk upaya untuk meningkatkan inklusi sosial, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ini merupakan hal yang juga krusial bagi berbagai upaya pemulihan pasca pandemi baik pada tingkat global maupun lokal,” tutupnya. (*)